JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sikap pemerintah dinilai sudah tepat dengan tidak mengesahkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dengan ketua umum Jenderal TNI (Purn) Moeldoko yang sekarang menjabat kepala staf kepresidenan.
"Saya menilai keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah tepat yang menolak kepengurusan Demokrat pimpinan Moeldoko," terang Pengamat Politik dari Universitas A-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin yang dihubungi di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review meminta Moeldoko agar bersikap lapang dada dengan keputusan pemerintah tersebut, apalagi Moeldoko juga bagian dari pemerintah.
"Saya yakin apabila Pak Moeldoko menerima keputusan tersebut dengan lapang dada, maka akan menimbulkan simpati masyarakat kepadanya," terang Ujang.
Artinya ke depan, lanjut Ujang, tidak ada lagi kegaduhan politik dari persoalan Demokrat ini, karena kasihan rakyat di tengah beban persoalan pandemi Covid-19 masih dihadapkan lagi oleh adanya kemelut partai politik.
Ujang juga mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut, karena awalnya ada kecurigaan sebelumnya bahwa pemerintah akan melakukan intervensi dalam kekisruhan di Partai Demokrat, di mana Pemerintah akan mengesahkan kepengurusan hasil KLB, seperti yang pernah terjadi partai politik sebelumnya.
"Pemerintah telah berbuat adil dalam permasalahan di Demokrat sesuai undang-undang. Sebab itu, saya mengapresiasi keputusan Kemenkumham yang menolak hasil kepengurusan KLB Demokrat kubu Moeldoko," terang Ujang.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko. Alasan penolakan itu karena dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Kemenkuham masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi, seperti perwakilan DPD dan DPC yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC. (johara)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
