JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Tugas Hubungan Masyarakat (Humas) bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
“Ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua,” imbuh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, Selasa (30/3/2021).
Teguh mengatakan itu saat membuka Workshop Penguatan Peran Pranata Humas dalam Pengelolaan Kehumasan dan Perhitungan Angka Kredit pada 30 hingga 31 Maret 2021 di Kantor BPSDM Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kalibata, Jakarta Selatan.
Teguh mengungkapkan kegiatan ini juga bentuk antisipasi atas transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Apalagi, pada akhir Desember 2020 lalu, hampir seluruh kementerian/lembaga di tingkat pusat telah melaksanakan transformasi dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. “Khususnya eselon IV dan eselon III yang menjadi Ahli Muda dan Ahli Madya,” kata Teguh.
Teguh menegaskan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, lanjut Teguh, pejabat kehumasan di seluruh komponen lingkup Kemendagri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
"Humas diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan pemerintah. “(Agar) apa-apa yang sudah kita (pemerintah) lakukan itu bisa dipahami, kemudian diketahui oleh masyarakat,” ungkap Teguh.
Teguh menjelaskan, tugas Humas bukan sekadar membangun citra lembaga, tetapi juga menimbulkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam proses pemerintahan dan pembangunan. “Ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua,” imbuh Teguh.
Kegiatan workshop dilaksanakan secara hybrid, yakni diikuti 26 orang peserta melalui metode klasikal atatu tatap muka secara langsung, dan sisanya hadir secara virtual. Acara juga berpedoman para protokol kesehatan.
Adapun narasumber di antaranya berasal dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan LIPI. Sementara itu, para peserta berasal dari lingkungan Kemendagri, Kementerian/Lembaga, serta Pemerintah Daerah. (johara)
