JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah sebelumnya memberi lampu hijau terkait diperbolehkannya mudik lebaran pada tahun ini meski ditengah pandemi.
Namun, kebijakan tersebut sepertinya hanya sebatas wacana. Pasalnya, kini pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021. Alasannya, angka penularan dan kematian akibat Covid-19 masih tinggi.
Akibat kebijakan yang ambigu itu, Perusahaan Otobus (PO) di Terminal Kalideres menyayangkan keputusan pemerintah itu.
Sastro, PO Bus Safari di Terminal Kalideres mengatakan dirinya sudah mendengar kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran pada tahun ini.
"Sebenarnya juga kurang setuju karena kita sebagai rakyat kecil ini semakin terjepit," ujarnya di Terminal Kalirderes, Jumat (26/03/2021).
Kebijakan tersebut membuat dirinya merasa semakin dibatasi, pasalnya hal tersebut tentu sangat berdampak pada pendapatannya.
"Susah kita semakin dibatasin artinya kita kurang nyaman juga, masalahnya kita juga punya keluarga juga, untuk pendapatannya juga semakin berkurang," paparnya.
Selain itu, keputusan pemerintah itu tidak menguntungkan bagi agen PO Bus. Sebab, pada tahun kemarin momen mudik lebaran pada tahun lalu sudah gagal.
"Selama ini (tahun kemarin) sudah gagal setahun masa mau gagal lagi. Kalo menurut saya ya pengennya seperti biasa istilahnya ada pembatasan tetap jalan gitu," harapnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membiarkan mudik lebaran tahun ini diadakan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kalo bisa ya seperti biasa dijalankan dengan ikutin aturan yang ada dan bisa seperti kembali melayani masyarakat yang mau mudik," terangnya.
Saat ini dirinya hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah, sebab tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, ditambah lagi situasi pandemi seperti ini.
"Karena usaha apapun kalo masih dalam keadaan kaya gini semakin sulit, ga ada gambaran untuk berharap yang lebih, bisanya juga pasrah, usaha, supaya keluarga tetap terjamin seperti biasa," imbuhnya.
Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut dan lebih memperhatikan masyarakat kecil. (cr01).
