Ombudsman Banten Minta Penyaluran DBHP Tepat Waktu 

SERANG, POSKOTA.CO.ID - Ombudsman kantor perwakilan Provinsi Banten meminta kepada Pemprov Banten agar penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) ke Kabupaten dan Kota dilakukan tepat waktu.

Dorongan itu dilakukan ombudsman mengingat hingga sampai saat ini Pemprov Banten belum menyelesaikan pembayaran DBHP tahun 2020 kepada hampir seluruh Kabupaten dan Kota.

"Persoalan ini harus ditelusuri lebih jauh lagi," kata kepala Ombudsman Provinsi Banten Dedy Irsan saat dihubungi, Selasa (23/3/2021).

Menurut Dedy, aturan mekanisme penyaluran DBHP itu Pemprov Banten sendiri yang membuat, seharusnya Pemprov juga bisa menjalankan aturan itu.

Akan tetapi Dedy belum bisa memastikan apakah dalam persoalan ini ada pelanggaran yang dilakukan Pemprov Banten karena keterlambatan pembayaran ini.

"Harus dilihat dulu persoalannya seperti apa, baru kemudian bisa disimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran. Tapi yang jelas, ketika seharusnya sudah disalurkan, tapi ternyata belum, pasti di situ ada masalah," jelasnya.

 Dedy sendiri mengakui sampai saat ini belum ada aduan yang masuk kepadanya terkait persoalan DBHP ini. Dedy hanya mengetahui berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pemberitaan yang belakangan sempat ramai di media masa.

"Infomasinya untuk tahun 2020 itu sudah selsai semua, pembayarannya dari APBD 2021, tapi kami belum mendapat keterangan resmi dari Pemprov Banten," ucapnya.

Dedy berharap, DBHP ini bisa cepat disalurkan karena Kabupaten dan Kota pasti sangat membutuhkan dana itu, terlebih sedang Pandemi Covid-19 seperti ini.

"Kami juga ingin tahu ini terhambatnya dimana dan kenapa. Jangan sampai menggantung seperti ini," ujarnya. (kontributor banten/luthfillah)