Pandemi Belum Berakhir Ibu Kota Baru Endapkan Dulu

RENCANA pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru jalan terus. Seperti dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, pembangunan Istana Presiden bisa mulai dilakukan tahun ini.

Jika semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan master plan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bisa rampung tahun 2024.

Semua berjalan dengan baik di antaranya dengan asumsi, bila program vaksinasi berjalan sesuai target yang diharapkan. Juga herd immunity (tingkat kekebalan kelompok) tercapai setelah vaksin dilakukan.

Kita, tentu berharap program vaksinasi berjalan sebagaimana diharapkan. Tingkat kekebalan kelompok sebagai hasil vaksinasi pun dapat tercapai dengan baik sehingga pandemi segera berakhir bersamaan dengan pulihnya perekonomian kita.

Soal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, itu rencana negara yang terkait dengan masalah ketatanegaraan dan perundangan - undangan. Meski begitu hendaknya untuk saat sekarang, semua potensi dikerahkan untuk menangani pandemi berikut dampak sosial ekonomi yang menerpa bangsa ini.

Kita tahu, puluhan juta warga terdampak pandemi yang membutuhkan perhatian serius dari negara. Tidak hanya kebutuhan hidupnya selama pandemi, juga masa depannya, bagaimana tantangan yang akan dihadapi pasca pandemi, dan peluang yang bisa diharapkan dalam norma baru.

Cukup beralasan jika soal pindah ibu kota baru, ada baiknya endapkan dulu. Potensi sumber daya dan pendanaan sebaiknya lebih difokuskan kepada upaya- upaya mengatasi pandemi atau pasca pandemi, ketimbang untuk membangun istana dan ibu kota baru.

Terkait pindah ibu kota negara, sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah mencatat, pada 4 Januari 1946, ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kota Jakarta tidak lagi aman dikarenakan kedatangan NICA/Belanda yang ingin menguasai kembali kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan kolonialnya.

Tidak itu saja,tokoh bangsa dan Presiden terancam keselamatan jiwanya karena adanya upaya penculikan dan pembunuhan di antaranya kepada Bung Karno,  Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri Keamanan Rakyat, Amir Sjarifuddin.(*)