JAKARTA - Ibukota negara baru segera dibangun. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan mampu mendorong ekonomi Indonesia.
Suharso mengatakan, bila program vaksinasi dapat berjalan dan mencapai herd immunity maka pada 17 Agustus 2024 Presiden RI bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota baru.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta pemerintah harus benar-benar mengkaji secara komprehensif atas rencana tersebut.
Baca juga: DPR Prihatin Bappenas Teruskan Proses Pembangunan Ibukota Negara
"Kita tidak sedang baik-baik saja. Sebab bangsa ini masih menghadapi ujian dari pandemi global Covid-19 yang membuat seluruh sektor kehidupan di Indonesia memburuk. Maka penting untuk mengkaji ulang terhadap rencana pemerintah yang menginginkan pembangunan dimulai pada tahun ini," ujarnya.
SBN sapaan senator asal Bengkulu ini, sangat mendukung atas terobosan pemerintah untuk memindahkan Ibu kota negara.
Baginya, persoalan ekologis dari kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, dan kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta adalah masalah utama.
Baca juga: Komite I DPD RI: Pembangunan Ibukota Negara Harus Libatkan Masyarakat Lokal
Hanya saja menurutnya tetap harus mempertimbangkan kondisi yang ada secara objektif, cermat dan holistik.
Sultan menyarankan agar porsi belanja sosial dalam APBN harus tetap menjadi prioritas utama untuk kepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Seharusnya dalam situasi ekonomi yang lesu dan ditengah ketidak pastian, maka fokus anggaran kita harus tetap kepada penanganan Covid-19 sekaligus mengantisipasi pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Maka, katanya, wajib untuk mempertimbangkan penundaan terhadap pembangunan istana kepresidenan di Ibukota Negara yang baru.
Melalui anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya bisa menggenjot konsumsi dalam negeri, salah satu caranya dengan memperbesar belanja sosial," tambahnya.
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesAejahteraan terendah," lanjut Sultan.
Baca juga: Sejarawan: Ibukota Negara Pernah Pindah, karena Kegentingan Memaksa
"Jadi untuk menangani krisis tersebut, pemerintah juga harus memastikan keuangan negara tetap menjamin program-program dalam jaring pengaman sosial-ekonomi agar tetap berjalan seperti selama ini," tegasnya. (rizal/win)
