DPR Resmi Menolak Rencana Pemerintah Impor Beras karena Telah Menimbulkan Gejolak di Kalangan Petani

JAKARTA - Secara resmi DPR menyatakan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras karena rencana impor beras 1 juta ton sudah menimbulkan gejolak di kalangan petani.

Demikian dikataka  Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (18/3/2021).

"Ini nggak main-main dampaknya sangat besar sekali. Begitu ada informasi akan impor beras terjadi gejolak harga di tingkat petani," kata Sudin.

Baca juga: Impor Beras dan Nestapa Petani

Komisi IV DPR berpandangan, jika benar produksi beras dalam negeri meningkat dan surplus, semestinya Kementerian Pertanian mencari terobosan sehingga produk tersebut justru dapat diekspor.

"Langkah ini bisa menyanggah rencana impor karena alasan ketersedian dalam negeri tidak mencukupi," tutur Sudin.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Renny Astuti berharap Menteri Perdagangan M Lutfi betul-betul melihat kondisi perberasan di lapangan, karena terjadi penurunan harga gabah di tingkat petani setelah ada rencana impor sebanyak satu juta ton.

Baca juga: Sandi Janji Menyetop Impor Beras Ketika Musim Panen

"Kami sangat menyesalkan pernyataan Mendag terkait dengan impor beras itu," katanya. 

Renny menyesalkan pernyataan Mendag bahwa impor beras tidak akan menurunkan harga gabah.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga dengan tegas menolak adanya rencana impor beras 1 juta ton.

Baca juga: Mendag Akan Impor Beras Lagi, DPR: Pak Jokowi, Waspadai Data Itu

Andi menilai bahwa keputusan tersebut sangat kontraadiktif dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait stok dan produksi pangan yang menunjukan adanya surplus beras.

"Alasan Mendag dan Menko Perekonomian tidak bisa kita terima secara argumentatif, kita juga harus berikan apresiasi kepada petani dan Kementan yang sudah menjamin ketersedian pangan dengan baik," ucapnya. (rizal/win)