KPK Didesak Agar Periksa Anies dan Ketua DPRD DKI Terkait Pengadaan Lahan Rumah DP 0 Rupiah

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah pihak terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksa pimpinan eksekutif dan legislatif DKI Jakarta, atas dugaan korupsi lahan rumah DP 0 rupiah di kawasan Cipayung, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Lantaran mereka dianggap bertanggung jawab atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Supaya juga KPK tidak dikatakan Nol Besar, maka KPK periksa Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi," terang Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azaz Tigor Nainggolan dalam rilis yang disampaikannya, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Ngeri-ngeri Sedap Namanya Disebut Terlibat Korupsi Program Rumah DP 0 Rupiah 

Tak hanya itu, Azaz Tigor juga ikut menyoroti adanya perubahan batas atas gaji kepemilikan rumah DP Rp0 menjadi Rp14,8 juta. Sebelumnya, pendapatan maksimal untuk bisa memiliki hunian murah tersebut sebesar Rp7 Juta.

"Warga miskin mana yang penghasilannya Rp14 juta per bulan? Aneh kan penerapan dan cara berfikir Anies Baswedan," ungkapnya.

Dalam program rumah DP 0 rupiah, Dia pun menuding Gubernur DKI, Anies Baswedan telah melakukan pembohong terhadap warga.

"Janji Anies untuk menyediakan rumah DP 0 rupiah bagi warga miskin dengan penghasilan sekitar Ro4,5 juta terbukti juga Nol Beaar," ujarnya.

Baca juga: Ini Reaksi Fraksi PSI saat Anies Izinkan Warga Berpenghasilan Maksimal Rp14 Juta per Bulan Bisa Miliki Rumah DP Rp0

Sebagaimana diketahui, Gubernur Anies Baswedan mengganti kebijakan soal batas atas gaji pemilik DP Rp0 melalui Kepgub Nomor 855 Tahun 2020.