Menurut Uday, berhembusnya pihak-pihak yang mengaku 'Orang Dekat' untuk mengkondisikan sejumlah mega proyek di Pemprov Banten perlu disikapi serius oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Sebab yang dipertaruhkan adalah uang rakyat Banten. Apalagi uang yang dipakai itu sebagian pinjaman dari PT. SMI yang harus ditanggung oleh rakyat Banten hingga tahun 2024. Sedangkan kepemimpinan Wahidin Halim, Maret 2022 sudah selesai," jelasnya, sambil menyodorkan potensi warisan hutang yang akan ditanggung oleh masyarakat Banten.
Uday mendorong para pengusaha Banten harus dibangunkan, jangan mau dikendalikan oleh seseorang sebagai broker yang petantang-petenteng merasa memiliki backing yang kuat.
"Persoalan ini disikapi secara serius oleh Gubernur Banten dan jajarannya. Sehingga, oknum-oknum yang hanya mengeruk uang rakyat atas dalih kekuasaan tidak ada lagi di Provinsi Banten," tegasnya.
Baca juga: Heboh! Proyek Rp2,5 M Lewat Penunjukan Langsung Muncul di Web LPSE Banten
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Provinsi Banten mencapai Rp16,15 triliun. Meningkatnya jumlah APBD Banten ini karena adanya tambahan dana pinjaman dari PT. SMI sebesar Rp4,1 triliun.
Pemprov Banten sendiri meminjam ke PT. SMI, karena membutuhkan anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah dan kesehatan serta pembangunan lainnya.
Besarnya anggaran untuk infrastruktur berdampak terhadap besarnya paket-paket infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemprov Banten melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) vital seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) serta OPD lainnya.
Banyaknya mega proyek di Pemprov Banten membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengeruk keuntungan semata mulai berkeliaran. (kontributor banten/luthfillah/tha)
