JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi membantah dirinya terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan program rumah DP Rp 0 di kawasan Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.
"Saya di sini mengklarifikasi karena terus terang aja ada kesebut nama saya sebagai Ketua DPRD, lantai 10," ucap Prasetyo usai menghadiri rapat Komisi B DPRD DKI dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Senin (15/3/2021).
Menurutnya, permasalahan BUMD tersebut perencanaan pertamanya ada pada Gubernur. Kemudian, diarahkan kepadanya yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar). Fungsi itu, berkaitan dengan pengesahan.
Baca juga: Terkuak! Begini Modus Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Melibatkan Sarana Jaya dan Oknum DPRD DKI
Prasetyo menegaskan, bahwa ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang melakukan pengawasan terhadap potensi penyelewangan anggaran daerah tersebut. Apalagi saat itu, dia mengaku bukan sebagai ketua komisi dan koordinator.
"Ketua komisinya bukan saya. Koordinatornya juga bukan saya. Kok tiba-tiba ujug-ujug nama saya. Ini nama saya, ini sedap-sedap gak enak. Ngeri-ngeri sedap," ungkapnya.
Dalam permasalahan ini, Prasetyo pun mengatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Gubernur. "Pengesahan itu ada di tangannya BUMD, eksekutif. Dibuatlah Pergub 1 poin ini poin ini sampai pencairan. Ada pergubnya. Saya gak ngerti. Fungsi saya hanya megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," tuturnya. (deny/ruh)
.png)
.jpg)
.jpg)
