ADVERTISEMENT

Pengamat Politik Ujang Komarudin: Masyarakat Agar Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Minggu, 14 Maret 2021 16:32 WIB

Share
Pengamat Politik Ujang Komarudin: Masyarakat Agar Menolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Masyarakat agar menolak wacana Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.

Sebab hal itu, tidak memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang lain untuk menjadi presiden.

"Banyak anak bangsa yang siap untuk menjadi presiden di negeri ini," terang Ujang Komarudin, Dosen Tetap dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar di Jakarta, Minggu (15/3 /2021).

Menurut Ujang, jabatan presiden dibatasi dua periode sudah merupakan konsensus nasional.

DPR memang bisa melakukan amandemen terhadap pasal tentang masa jabatan presiden dalam UUD 1945.

"Apalagi DPR saat ini dikuasai partai koalisi pemerintah, sehingga mudah saja bagi mereka melakukan perubahan terhadap UUD 1945," terang Ujang yang dihubungi di Jakarta.

Namun demikian, lanjut Ujang, DPR juga harus mempertimbangkan bahwa masyarakat bisa marah jika menetapkan masa jabatan presiden tiga periode, meskipun itu tetap dilakukan melalui proses Pemilihan Presiden (Pilpres).

Selain itu, terang Ujang, wacana masa jabatan presiden tiga periode akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. "Saya menduga ada pihak tertentu yang menggulirkan wacana ini demi untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi," tegas Ujang.

Bahkan, Ujang menduga bahwa pengambilan-alihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lewat Kongres Luar Biasa (KLB) ada indikasi untuk mengamankan peta politik menuju jabatan presiden tiga periode.

Baca juga: Presiden Jokowi Berharap Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Nusantara Harus Penuhi Kaidah Saintifik dan Keilmuan

Halaman

ADVERTISEMENT

Reporter: Sumiyati
Editor: Sumiyati
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT