JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Masyarakat agar menolak wacana Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.
Sebab hal itu, tidak memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang lain untuk menjadi presiden.
"Banyak anak bangsa yang siap untuk menjadi presiden di negeri ini," terang Ujang Komarudin, Dosen Tetap dan Pengamat Politik Universitas Al Azhar di Jakarta, Minggu (15/3 /2021).
Menurut Ujang, jabatan presiden dibatasi dua periode sudah merupakan konsensus nasional.
DPR memang bisa melakukan amandemen terhadap pasal tentang masa jabatan presiden dalam UUD 1945.
"Apalagi DPR saat ini dikuasai partai koalisi pemerintah, sehingga mudah saja bagi mereka melakukan perubahan terhadap UUD 1945," terang Ujang yang dihubungi di Jakarta.
Namun demikian, lanjut Ujang, DPR juga harus mempertimbangkan bahwa masyarakat bisa marah jika menetapkan masa jabatan presiden tiga periode, meskipun itu tetap dilakukan melalui proses Pemilihan Presiden (Pilpres).
Selain itu, terang Ujang, wacana masa jabatan presiden tiga periode akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. "Saya menduga ada pihak tertentu yang menggulirkan wacana ini demi untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi," tegas Ujang.
Bahkan, Ujang menduga bahwa pengambilan-alihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko lewat Kongres Luar Biasa (KLB) ada indikasi untuk mengamankan peta politik menuju jabatan presiden tiga periode.
Ujang mengingatkan tentang filsafat Lord Acton, power tend to corrupt, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
