Gubernur Banten Tak Mau Lagi SMA-SMK Negeri Numpang di Sekolah Lain dan Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim WH mengajak kepada seluruh kepala sekolah dan guru SMA sederajat di Provinsi Banten untuk bersama-sama menuntaskan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang menjadi janji politik dirinya.

Hal itu diungkap oleh Gubernur dalam Pertemuan Dengan Para Kepala Sekolah SMAN sederajat wilayah Kabupaten Tangerang yang laksanakan di SMK Negeri 7 Kota Tangerang, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jum'at (12/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak para kepala sekolah dan guru untuk bersama menyelesaikan urusan pendidikan. 

Baca juga: Wagub Andika Klaim Angka Stunting di Banten Turun 23 Persen

"Kita dedikasikan bersama-sama program RPJMD ini untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," ungkapnya.

Menurut WH, dirinya sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan urusan pendidikan. Gubernur WH mengaku tidak mau lagi ada SMA/SMK Negeri yang numpang di sekolah lain. 

"Pemprov Banten akan membangun sekolah yang berstandar. Jika terjadi kekosongan kepala sekolah, harus segera diisi," ucapnya.

Baca juga: Waduh, Ternyata Ratusan SD dan SMP di Lebak Tak Punya Kepala Sekolah

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini menjelaskan saat ini Pemprov Banten sedang gencar melakukan pembangunan sekolah di wilayah yang terjadi kekosongan. 

"Membangun sekolah ini tentu sesuai dengan rasio kebutuhan, antusiasme masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Tidak asal melakukan pembangunan tanpa perencanaan," ungkap Gubernur.

Selain itu, lanjut Gubernur, dirinya juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sehingga tidak berpikir macam-macam lagi selain untuk mendidik para siswa.

Baca juga: Banyak Jabatan Kepala Sekolah Kosong, Pemkab Lebak Gelar Diklat Diikuti 178 Calon Kepsek untuk Dapatkan NUKS  

"Saya meminta para kepala sekolah untuk memperhatikan infrastruktur sekolah, para guru, kurikulum, hingga dana BOS," tuturnya.

Untuk sekolah tatap muka, dijelaskan Gubernur, setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bahwa sekolah tatap muka boleh dibuka pada daerah Zona Hijau tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. 

"Akan merasa lebih aman lagi, kalau para guru dan murid sudah mendapatkan vaksinasi dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan," pungkasnya. (kontributor banten/luthfillah/win)