JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena kritisi agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung selama 11 jam antara DPR dan Kemenkes serta Kementeristek masih menyisakan banyak pertanyaan bagi pimpinan dan anggota komisi lX yang hadir secara fisik dan virtual dalam rapat, Rabu (10/3/2021).
Politisi Golkar ini menilai, sejak awal rapat sampai selesai rapat sudah dibuat dalam bentuk kesimpulan khusus Wamenkes (Dante Saksono Harbuwono) dan Kepala BPOM (Penny Kusumastuti Lukito, red).
"Terkesan kuat tidak memiliki politicall will mendukung vaksin Nusantara," kata Melki, Kamis (11/3/2021).
Baca juga: Komisi VII DPR Mulyanto Dorong Pengembangan Vaksin Nusantara, Sebagai Alternatif Penanganan Covid-19
Melki menegaskan, bahwa sikap dan arahan Presiden Joko Widodo sudah disampaikan untuk mencintai produk dalam negeri. Dalam kasus vaksin Nusantara, tidak tercermin dalam respon Wamenkes dan Kepala BPOM.
"Menkes yang izin tidak mengikuti raker kepada komisi IX karena mengikuti acara Presiden Jokowi di Jogja dan Jateng, info pimpinan dan anggota Komisi IX ternyata Menkes saat yang sama di Jakarta mengikuti acara lain dan tidak hadir dalam rapat dengan Komisi IX justru makin menambah pertanyaan," katanya.
Baca juga: DPR Minta Semua Elemen Masyarakat Dukung Vaksin Nusantara
Politisi Partai Golkar ini menegaskan Komisi IX akan memastikan terus mengawasi proses ke depan secara cermat dan mendorong BPOM bukan hanya menempatkan diri sebagai lembaga pengawasan.
"Tapi bisa lebih jauh mendorong proses berjalan sesuai ketentuan dengan hadir langsung di lapangan mendampingi langsung peneliti Undip dan RS Kariadi. Kehadiran BPOM mendampingi langsung di lapangan bisa mempercepat sekaligus mencegah birokratisasi proses untuk membantu percepat persetujuan uji klinis tahap II (vaksin Nusantara,red)," tutup Melki. (rizal/tha)
