JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan akan melawan Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan (GPK) di tubuh Partai Demokrat sebagai hak dan kewajiban moral bagi segenap kader partai guna mempertahankan kekuasaan Partai Demokrat yang sah, yakni di bawah kepemimpinan AHY.
Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa Partai Demokrat saat ini mendapat cobaan yang berbeda. Ia menyebut bahwa pengambilalihan kekuasaan lewat digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).
Hasil dari kongres tersebut yakni menobatkan pihak eksternal, KSP Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Menurut AHY, pengambilalihan kekuasaan dengan cara demikian adalah hal yang tidak ksatria, tidak terpuji, dan memalukan. Terlebih lagi KLB digelar dengan cara yang tidak sah.
"Tapi kali ini sungguh berbeda karena aktor eksternal yaitu KSP saudara Moeldoko yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah, secara ilegal, dan secara inkonstitusional," ucapnya.
"Dinobatkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang Sumut, ya sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladanan di partai ini," lanjutnya.
Oleh karenanya, ia pun menegaskan akan melawan tindakan pengambilalihan itu sebagai suatu hak dan kewajiban moral guna mempertahankan kekuasaan Partai Demokrat yang sah.
"Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK Partai Demokrat (PD) yang tidak sah itu.
Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa PD juga membunuh demokrasi di negeri kita," pungkasnya. (cr02/mia)
