JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, negara harus hadir untuk mencegah anak-anak putus sekolah selama pandemic karena masalah ekonomi atau karena ketiadaan alat daring.
"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus segera melakukan pemetaan peserta didik yang putus sekolah beserta alasannya. Hasil pemetaan dapat digunakan sebagai intervensi pencegahan oleh Negara. Hak atas pendidikan adalah hak dasar yang wajib di penuhi Negara dalam keadaan apapun," kata Retno, Minggu (7/3/2021).
Ia mengtakan, faktor yang menyebabkan peserta didik berhenti sekolah karena menikah, bekerja dan menunggak SPP, umumnya di sebabkan oleh faKtor kesulitan ekonomi dan faKtor kesulitan alat daring.
"Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus membantu kelompok rentan ini, yaitu anak-anak dari keluar miskin yang sangat berpotensi kuat untuk putus sekolah," ucapnya.
Baca juga: Pandemi Corona, Bupati Khawatir Banyak Anak di Lebak Putus Sekolah hingga Lebih Pilih Kerja
Retno menegaskan, faktor yang menyebabkan peserta didik berhenti sekolah karena kecanduan game online, tentu saja sangatlah bergantung pada peran keluarga. Para orang tua harus melakukan pendampingan, edukasi maupun pengawasan kepada anak-anaknya selama BDR.
"Orang tua harus menentukan aturan penggunaan gadget terhadap anak-anaknya dengan memberikan alasan yang tepat dan dapat dipahami anak-anaknya," katanya.
Retno mengingatkan, Dinas Pendidikan di berbagai daerah harus melakukan pembinaan dan sanksi tegas kepada sekolah-sekolah yang tidak memberikan akses PJJ daring dan bahkan mengeluarkan peserta didiknya karena menunggak SPP.
"Pemerintah Daerah juga wajib membantu sekolah yang anak-anaknya mayoritas dari keluarga tidak mampu, sehingga para gurunya juga tetap mendapatkan gaji meskipun para muridnya mayoritas menunggak SPP. Anak-anak dari keluarga Miskin adalah kelompok yang paling terdampak selama pandemic, termasuk pemenuhan hak atas pendidikannya," tutupnya. (rizal/ys)
.jpg)
