Kementerian PANRB Sambut Baik Pembangunan MPP Pemda Tangsel

Jumat 05 Mar 2021, 18:22 WIB
Kegiatan penandatanganan pendirian MPP Pemda Kota Tangsel. (ist)

Kegiatan penandatanganan pendirian MPP Pemda Kota Tangsel. (ist)

JAKARTA, POSKOTA. CO.ID - Kementerian PANRB menyambut baik langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Ada 17 instansi dengan 289 jenis layanan siap hadir dalam MPP Kota Tangerang Selatan," terang Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa.

Itu disampaikan Diah saat menyaksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Instansi Mitra Layanan pada Mal Pelayanan Publik, Jumat (05/03/2021).

Baca juga: Menteri PANRB Tjahjo Kumolo : 38 Daerah Berkomitmen Membangun MPP Untuk Permudah Pelayanan Masyarakat

Diah menjelaskan, MPP ini tidak sekadar penyatuan tempat layanan, tapi juga penggunaan data bersama agar terintegrasi sehingga waktu pelayanan semakin cepat. Ia menambahkan integrasi data harus diperkuat dengan pemanfaatan teknologi.

“Hal penting lain adalah penggunaan data bersama yang memungkinkan seluruh unit layanan yang tergabung dalam MPP untuk mengakses informasi terkait data pengguna layanan sehingga dapat mempercepat prosedur dan menghemat waktu layanan,” jelas Diah.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa pelayanan publik berada dalam situasi yang dinamis. Ada berbagai faktor yang harus diperhitungkan, yaitu teknologi informasi, globalisasi, perkembangan ekspektasi masyarakat, juga termasuk pandemi.

Baca juga: Bupati Irna Narulita Dapat Hadiah saat Kunjungi MPP Kota Bogor

Airin menegaskan, faktor tersebut yang harus diperhitungkan oleh setiap penyelenggara layanan.

“Jika tidak, kita hanya akan menjadi sebuah birokrasi yang hanya fokus pada kepentingannya sendiri dan gagap dalam mengikuti perkembangan,” ungkap Airin.

Airin menjelaskan, sementara ini terdapat 289 jenis layanan dari 17 instansi, baik pusat, daerah, maupun BUMN dan BUMD. Menurutnya, keberhasilan seluruh layanan itu bergantung pula pada kesamaan visi dan misi setiap elemen. Kesamaan tersebut harus didukung juga oleh efektivitas mekanisme komunikasi. (johara/tha)

Berita Terkait
News Update