SERANG, POSKOTA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proyek pekerjaan dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) jelas menyalahi aturan.
Untuk itu, agar permasalahannya bisa diselesaikan, KPK mempersilahkan masyarakat Banten untuk mengajukan atau membuat laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) setempat atau langsung ke KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat.
Hal tersebut dikatakan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II, Yudhiawan Wibisono usai Rapat Koordinasi (Rakor) dengan DPRD Provinsi Banten, Rabu (3/3/2021).
Yudhi mengakui sekarang memang sudah ada aturan yang baru yakni Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) milik pemerintah.
Baca juga: Tidak Ada PSI, Komisi Informasi Banten Berikan Apresiasi Pemkab Pandeglang
"Tapi Perpres itu berlaku sejak diundangkan, bukan berlaku surut," katanya.
Diakui Yudhi, jika saat ini ada kasus PL yang nilainya miliaran rupiah itu jelas salah dan melanggar aturan.
"Silahkan dilaporkan saja, siapa tahu setelah ditelusuri ada indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) di dalamnya," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, lanjut Yudhi, dalam pengadaan Barjas modus yang paling sering terjadi adalah pengaturan pemenang, pinjam bendera, spack teknisnya tidak sesuai, kemudian ada juga PL, atau mungkin memecah proyek pekerjaan.
Baca juga: KPK Beri Catatan Buruk Terhadap Sistem Informasi Penganggaran Pemkot Serang
"Dan yang paling sering adalah adanya suap dan gratifikasi karena itu masuk ke tindak pidana korupsi," tegasnya.
.png)
