SERANG, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten Muhammad Nawa Said Dimyati mengaku siap memimpin demonstrasi jika Pempov Banten mengizinkan usaha Minuman Keras (Miras) sebagaimana adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perizinan investasi bagi industri minuman keras.
Dalam Perpres itu memang hanya ada lima daerah yang diizinkan, namun jika Banten kedepannya mengizinkan, ia menegaskan siap pimpin aksi unjuk rasa atau demo ke istana.
“Ulama pasti pada enggak setuju. Dan saya sebagai wakil rakyat di Banten jika kedepannya Banten juga diizinkan saya akan angkat toa saya pimpin demo ke istana,” tegas Nawa, Senin (1/3/2021).
Diketahui, saat ini ramai jadi perbincangan terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021 yang mengatur perizinan investasi bagi industri miras di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Perpres itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasar pada Perpres itu, industri miras dapat memperoleh investasi dari berbagai sumber baik investor asing maupun investor domestik.
Selain itu, dengan izin tersebut koperasi hingga UMKM juga dapat menyuntikkan investasi kepada industri miras.
Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini menuturkan, saat ini pemerintah jangan hanya beralibi tentang ekonomi akan tetapi juga mementingkan dampak positif dan negatif dari investasi.
“Betul jika investasi miras diperbolehkan akan berdampak pada ekonomi, akan tetapi juga harus dilihat dampak negatifnya, kemarin aja ada kasus penembakkan yang terjadi di Cafe yang menewaskan 3 orang dan salah satunya anggota TNI,” katanya.
Menurut Nawa pendapatan negara kita itu paling mendominasi dari sektor pajak, dan itu yang membayarnya masyarakat atau Wajib Pajak (WP).
"Artinya pabrik miras akan membenankan pajak kepada WP atau pengguna Miras,” sambungnya.
.jpg)
.jpg)
