Hasil Riset Mahasiswa IPB Tentang Korupsi Ditulis Ulang

Minggu 28 Feb 2021, 17:21 WIB
Teks Foto :  Buku Riset Ekonomi Politik Korupsi, Perburuan Rente, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi yang diterbitkan. (ist)

Teks Foto :  Buku Riset Ekonomi Politik Korupsi, Perburuan Rente, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi yang diterbitkan. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - ICMI Orwilsus Bogor dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University melaksanakan acara diskusi dan bedah buku. Acara ini dilakukan secara daring dan luring. Narasumber acara ini antara lain  Dr. Abdulah Hehamahua (Mantan Penasehat KPK), Adnan Topan (ICW), Dr Sahara (Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB) dan Dr Ahyar (Ketua Departemen ESL IPB), Dr Zulhamsyah (Direktur Biotrop) dan Pirli Ramdani (Penulis), Sabtu (27/2/2021).

Buku Riset Ekonomi Politik Korupsi, Perburuan Rente, Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi merupakan kumpulan hasil riset mahasiswa IPB yang kembali ditulis ulang oleh Prof Didin Damanhuri dan Prima Gandhi. 

"Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki modal sosial tinggi. Salah satu ciri bangsa bermodal sosial tinggi banyak orang dapat dipercaya dan tidak melakukan korupsi," kata Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si, Minggu (28/2/2021).

Prof Didin Damanhuri mengatakan, kaget dengan kejadian OTT Gubernur Sulawesi Selatan. OTT ini terjadi pada tanggal yang sama dengan acara diskusi dan bedah buku ini. 

Dalam paparannya dikatakan,  Korupsi di Indonesia telah berjalan sangat panjang, praktis tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan,  Modus baru Korupsi sejak Era Reformasi dan Demokrasi yang sangat menghawatirkan adalah akibat adanya “high cost of Politics” dari sistem politik yang berkembang (multiparty system). Baik dalam rangka Pemilu Presiden, DPR, Pilkada Gubernur dengan DPRDnya maupun Pilkada Walikota dan Bupati dengan DPRDnya masing-masing. 

"Buku ajar ini merupakan kado 20 tahun FEM IPB. Dengan adanya buku ajar ini di harapkan ke depan semakin banyak mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University yang melakukan riset ekonomi politik menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif," kata Dekan FEM IPB University Prof Nunung.

Baca juga: Pengamat Nilai Mahalnya Ongkos Politik, Picu Terjadinya Praktik Korupsi

Adnan Topan Husudo dalam awal paparannya mengatakan sangat prihatin melihat OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Padahal Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah adalah salah satu role model pemimpin bersih dan sempat mendapatkan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA).

Sementara itu, Dr Ahyar dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Korupsi berdampak luas terhadap keadaan sumberdaya dan lingkungan akibat makin terjadi semena-mena exploitasi sumberdaya alam (SDA) pertambangan, perkebunan, kelautan dan seterusnya dengan modus berkolusi antara “Pemegang Otoritas dan Pengusaha”. 

Hal itu pada gilirannya juga berakibat terhadap kerugian Negara yang makin berkali lipat, baik secara financial maupun menipis dan rusaknya SDA yang tidak pulih (unrenewable reseources). 

Dr Sahara menyambut baik penerbitan buku ini. Selain itu ia mengatakan bahwa Korupsi merupakan extra ordinary crimes yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciptakan kondisi Negara mengalami kesulitan untuk memecahkan problem sosial-ekonomi (kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan), sosial-politik (rendahnya kualitas Birokrasi, Pemerintahan, Parlemen dan Peradilan) sosial-budaya (rendahnya etos kerja, karakter, ahlak penyelenggara pelayanan publik) dan hukum (sulitnya dalam penegakan hukum dan memperoleh keadilan dalam masyarakat). 

Berita Terkait
News Update