DPR Minta Pemerintah Pastikan Guru Honorer Mendapat Vaksin, Jangan Terjadi Pembedaan Status

JAKARTA – Guru honorer bukanlah guru tetap, apalagi guru berstatus pegawai negeri. Dalam hal vaksinasi Covid-19, hal ini ternyata mendapat perhatian serius dari kalangan DPR.

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan guru honorer juga mendapatkan vaksin demi menghindari terjadinya pembedaan status dalam dunia tenaga kependidikan.

Mengingat, 5 juta tenaga pendidik baik guru maupun dosen mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

Baca juga: Pemkot Tangerang Gelar Vaksinasi Hari Kedua Bagi Pelayan Publik

 “Jangan sampai terjadi pembedaan status. Karena, semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak mendapatkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah, Kamis (25/02/2021). 

 Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengharapkan, dengan mulai berjalannya vaksinasi maka belajar tatap muka bisa segera kembali berjalan secara normal.

Karena, ungkap Hetifah, pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama setahun ini akibat dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan. 

Baca juga: Peserta Membludak, Vaksinasi Covid-19 Pemuka Agama di Masjid Istiqlal Dibubarkan

 Namun demikian, Hetifah mengingatkan kepada segenap guru, dosen dan tenaga kependidikan tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah mulai mendapatkan vaksin.

Seperti, tuturnya, melalui sistem shift, jaga jarak meja, dan wajib untuk menggunakan masker bagi masyarakat luas.