PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Inspektorat Kabupaten Pandeglang mengaku mendukung implementasi program Monitoring Centre For Prevention (MCP) yang digencarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang Iskandar dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Program Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI secara virtual di Ruang Pintar, Rabu (24/2/2021) Kemarin.
Iskandar mengatakan MCP merupakan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan pemerintah daerah yang meliputi delapan area intervensi. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk tindakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemda.
"Maka dari itu Pemkab Pandeglang memiliki komitmen kuat untuk mendorong pengimplementasian setiap program dan indikator yang telah ditetapkan pada MCP KPK RI," katanya.
Baca juga: Musrenbang 2022 Tingkat Kecamatan, Pandeglang Prioritaskan 5 Konektivitas Program Strategis
Ia menegaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pandeglang dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan, managemen aset daerah serta tata kelola dana desa dalam sisi pertanggung jawaban.
"Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, kami akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan aset, tata kelola pemerintahan, keuangan desa agar kedepan dalam peneglolaanya lebih baik lagi dan bisa dipertanggung jawabkan," tegasnya.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat, perbaikan sistem tata kelola pemerintahan, karena hal tersebut merupakan kunci sukses untuk mencegah korupsi.
Baca juga: DPRD Segera Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang
Irna melanjutkan, Pemkab Pandeglang akan fokus terkait pencegahan korupsi dengan terus melakukan upaya perbaikan di segala sektor, baik peningkatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan aset daerah dan lain sebaginya, hal ini terlihat dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemkab Pandeglang empat kali berturut-turut.
“Saya berharap agar seluruh jajaran Pemkab Pandeglang untuk terus meningkatkan kinerja dan bekerja dengan benar dan sesuai aturan, tentu saja pencegahan korupsi ini sangat perlu pantauan dan panduan dari KPK secara berkesinambungan,“ harapnya. (yusuf permana/kontributor/ys)
