"Pendidikan gratis telah menyulap adanya fakta kesulitan biaya operasional sekolah tingkat SMA/SMK dan SKh. Kepala Sekolah mesti pandai mencari celah agar bisa membayar tagihan PLN, tagihan internet setiap bulannya dan keperluan tak terduga lainnya," ungkapnya.
Baca juga: Gubernur Banten: Pendidikan Gratis Adalah Keniscayaan
Celakanya, tegas Ikhsan, dana Bosnas 2021 tahap I sampai saat ini belum cair dan diperkirakan cair pada bulan Maret 2021.
"Artinya, selama 2–3 bulan kedepan, sekolah mesti mencari dana sendiri untuk menutupi operasional mereka, karena meminta partisipasi kepada masyarakat tidak diperbolehkan," ungkapnya.
Parahnya, lanjut Ikhsan, ketika salah satu kepala sekolah di Banten meminta partisipasi kepada orang tua siswa karena mengalami kesulitan pembiayaan operasional, yang terjadi justru yang bersangkutan dipecat.
"Tagihan PLN dan internet di beberapa sekolah unggulan bisa mencapai puluhan juta rupiah," jelasnya.
Ikhsan mengakui, pada tahun 2019, biaya tagihan PLN dan internet sudah dianggarakan dalam Bosda, bahkan saat itu katanya sudah ada MoU dengan pihak PLN dan Telkom, dimana pembayarannya langsung dari dana BOSDA melalui bendahara Pemprov Banten.
"Akan tetapi kemudian di tahun 2020, semua berubah karena dana Bosda hanya dialokasikan untuk gaji guru dan tu non PNS saja," tegasnya. (luthfi/kontributor/tha)
.jpg)
