Jika DBHP Tidak Kunjung Dicairkan, Wakil Walikota Serang Akan Koordinasi ke Pemprov Banten

Rabu 24 Feb 2021, 18:41 WIB
Wakil Walikota Serang Subadri (paling kanan),  akan silaturahmi ke Pemprov Banten terkait DBHP yang belum dibayarkan. (Luthfi)

Wakil Walikota Serang Subadri (paling kanan),  akan silaturahmi ke Pemprov Banten terkait DBHP yang belum dibayarkan. (Luthfi)

SERANG - Sudah selama tujuh bulan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kota Serang tahun anggaran 2020 belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Jika dikalkulasikan, dari bulan Juli sampai November, besaran DBHP Kota Serang yang belum dibayarkan sebesar Rp37,285 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk bulan Februari dan Desember 2020.

Menanggapi hal tersebut Wakil Walikota Serang Subadri menyatakan,  jika persoalan DBHP ni berlarut-larut tidak kunjung  dicairkan, maka dirinya langsung yang akan berkordinasi dengan Pemprov Banten.

Baca juga: Gegara DBHP Belum Disalurkan Pempov Banten, Pemkot Serang Terancam Tak Raih WTP

"Saya sendiri yang akan langsung bersilaturahmi ke Pemprov Banten untuk meminta kejelasan terkait waktu pembayarannya," ujar Subadri, Rabu (24/2/2021).

Subadri menambahkan, silaturahmi itu penting dilakukan agar dirinya mendapatkan informasi yang utuh terkait persoalan ini, mengingat ini kan menyangkut persoalan tata pemerintahan.

"Kan sah-sah saja saya datang ke Pemprov Banten untuk melakukan kordinasi," ungkapnya.

Baca juga: BPK Banten Soroti Persoalan DBHP Kota Serang Belum Disalurkan

Meskipun demikian, lanjutnya, sebagai langkah awal dirinya tetap mendorong kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang Wachyu B Kristiawan untuk melakukan kordinasi lebih inten lagi.

"Supaya memang persoalan ini bisa cepat diselesaikan," tegasnya.

Diakui Subadri, dirinya masih melihat persoalan ini masih dalam batas kewajaran, sehingga masih bisa dilakukan upaya kordinasi dengan Pemprov Banten.

Baca juga: DPRD Desak Pemprov Banten Segera Lunasi DBHP 2020 kepada Delapan Kabupaten dan Kota

"Tidak. Tidak keterlaluan. Mungkin masih ada persoalan lainnya di Pemprov Banten," ungkapnya. (luthfi/contributor/win)

Berita Terkait
News Update