Pengamat: Di Era Presiden Jokowi Daya Tahan Demokrasi Melemah

JAKARTA - Di era Presiden Jokowi demokrasi kualitasnya menurun, daya tahan demokrasi melemah (freedom of spech, freedom of ekspresion). 

Hal itu disampaikan pengmata / analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

"Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 sperti termuat dalam versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan ini, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil," katanya, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Tren Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia, PKS Sepakat Memperbaiki dan Ajak Saling Gandeng Tangan

Pangi  berharap wacana Presiden Jokowi merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, bisa segera Presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden di DPR.

"Sebagaimana Presiden bisa intervensi Pilkada di tunda 2024 lewat kaki tangan tokoh sentral ketua umum partai politik, logikanya revisi UU ITE mestinya juga bisa, kalau ada yang menolak,"  katanya. 

Presiden harusnya, kata Pangi,  bisa mengatasi masalah tersebut, sebab Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan dan pengaruh yang cukup kuat dalam  desain sistem presidensial Indonesia.

Baca juga: Menko Polhukam: Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial

"Betapa pentingnya negara menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan, pikiran dan kata-katanya  pada ruang ekspresi media online maupun  media offline.  Bahkan Freedom House dijadikan sebagai parameter pemenuhan kebebasan hak sipil dan demokrasi," ucapnya.

   Penghormatan pada kebebasan sipil dan termasuk di dalamnya adalah kebebasan bagi kaum minoritas.