JAKARTA - Presiden Joko Widodo melantik Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Dari jajaran Direksi BPJS Kesehatan selain Ali Ghufron Mukti juga ada Andi Afdal sebagai Direktur, Arief Witjaksono Juwono Putro sebagai Direktur, David Bangun sebagai Direktur, Edwin Aristiawan sebagai Direktur, Lily Kresnowati sebagai
Direktur, Mahlil Ruby sebagai Direktur dan Mundiharno sebagai Direktur.
Pengangkatan Ali Ghufron Mukti sebagai direktur utama menggantikan Fachmi Idris. Selain itu, Jokowi juga melantik Anggoro Eko Cahyo sebagai sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026.
Dari jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan selain Anggoro Eko Cahyo juga ada Abdur Rahman Insyadi , Asep Rahman Swandha, Edwin Michael Ridwan, Pramudya Iriawan Buntoro, Zainudin dan Roswita Nilakurnia.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pihaknya fokus meningkatkan kualitas layanan di antaranya dengan penerapan inovasi teknologi yang lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan.
"Kami ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan sehingga kualitas akan meningkat. Keseluruhan dari customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam, tetapi bisa lebih cepat," tutur Ali Ghufron.
Itu disampaikannya usai dilantik Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/3/2021). Ali juga ingin melakukan peningkatan kepesertaan terhadap BPJS Kesehatan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dari seluruh pihak berkepentingan agar bersama-sama dapat mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih baik di masa mendatang.
Sedangkan Anggoro Eko Cahyo yang dilantik sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja dengan integritas tinggi, beroperasi dengan tata kelola yang baik, dan inovatif.
Berkaitan dengan hal tersebut, BPJS Ketenagakerjaan disebutnya akan segera melakukan digitalisasi terhadap pelayanan jaminan sosial untuk menjawab sejumlah tantangan ke depan.
"Kami akan melakukan digitalisasi jaminan sosial. Kami punya tiga tantangan utama. Pertama, peningkatan cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Ketiga, optimalisasi dari investasi dana," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki kolaborasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga sehingga dapat bekerja bersama-sama untuk dapat memberikan pelayanan yang baik di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan. (johara/win)
