DPR Minta Semua Elemen Masyarakat Dukung Vaksin Nusantara

Minggu 21 Feb 2021, 10:48 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. (ist)

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengingatkan semua eleman bangsa diminta mendukung, membantu dan mendorong terwujudnya produksi vaksin Covid-19 buatan dalam negeri secara massal untuk secepatnya menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.

"Saya mengajak semua pihak terutama para stakeholder dan para pihak yang mengerti soal pervaksinan dan soal pengendalian Covid-19 untuk senantiasa berpikir positif, termasuk apapun yang berkaitan dengan penelitian," katanya, Minggu (21/2/2021). 

Sebab katanya, banyak yang mengkritik bahkan pernyataan nyinyir sejumlah pihak tentang kehadiran vaksin Nusantara yang saat ini sudah masuk pada tahap uji klinis fase 2. 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Minta Semua Pihak Dukung Vaksin Nusantara

Ia  mempertanyakan pernyataan sejumlah pihak bahwa keberadaan Vaksin Nusantara mengada-ada, tidak kredibel bahkan dikatakan hanya akal-akalan para penelitinya. Sebab dengan pernyataan dan narasi seperti itu maka masyarakat malah akan dibuat bingung. 

"Penelitian ini melibatkan perguruan tinggi ternama dan sudah masuk dalam list WHO. Tentu kredibilitas seperti Undip, sudah pasti taruhannya bila penelitiannya tidak kredibel," kata politisi PDIP ini.

Ia juga mempertanyakan pihak-pihak yang tidak berkompeten di bidangnya memandang kehadiran vaksin Nusantara dengan dengan cara pikir yang negatif.

"Soal yang menentukan apakah itu abu-abu, soal itu aman tidaknya vaksin Nusantara bukanlah ranah akademisi. Juga yang memgeluarkan persetujuan dan menilai bukan seorang epidimologi," katanya.

Baca juga: DPR Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaksin Nusantara

Rahmad menegaskan, ada lembaga negara yang diberi tugas konstitusional untuk melakukan kajian dan penilaian serta diberi kewenangan memutuskan layak tidaknya Vaksin Nusantara digunakan untuk rakyat Indonesia.

"Ada tugas negara lewat BPOM yang diamanahkan rakyat bertugas memutuskan layak dan tidaknya setelah menilai melalui uji klinis. BPOM yang menentukan. Rakyat dan kita percaya BPOM tidak bisa didikte," tegas Rahmad. 

Berita Terkait

News Update