PKS Minta BPH Migas Tingkatkan Pengawasan BBM

Jumat 19 Feb 2021, 10:45 WIB
Ilustrasi pelayanan BBM di SPBU Pertamina. (dok)

Ilustrasi pelayanan BBM di SPBU Pertamina. (dok)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak BPH Migas untuk meningkatkan kinerja pengawasan, terutama terhadap BBM bersubsidi yang menjadi tanggung jawabnya.

Karena berdasarkan pengalaman, sebagaimana dilaporkan BPH Migas kepada Komisi VII DPR RI, kebocoran BBM di berbagai daerah masih sering terjadi.  Akibatnya peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat secara umum menjadi dirugikan.

Ini disampaikan Mulyanto dalam acara Sosialisasi Tugas dan Fungsi BPH Migas di Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/2/2021). 

Dalam kesempatan tersebut hadir Komisoner BPH Migas M. Ibnu Fajar, Sekretaris BPH Migas, dan Staf Ahli Walikota Tangerang, Banten.

Baca juga: BPH Migas Intensifkan Operasi Cegah Kuota BBM Subsidi jebol

Berdasarkan data temuan BPH Migas sejak tahun 2017, jumlah kasus penyalahgunaan BBM masih meningkat tajam. Dari temuan penyimpangan sebanyak 187 kasus di tahun 2017, bertambah menjadi sebanyak 260 kasus di tahun 2018 dan meningkat menjadi 404 kasus penyimpangan pada 2019.

Di sisi lain pada 2019 terjadi over kuota solar bersubsidi sebesar 1,7 juta kilo liter. "Ini adalah temuan yang tidak boleh dianggap enteng. Perlu kerja yang sungguh-sungguh untuk mengurangi atau bahkan menghapus temuan-temuan penyimpangan tersebut," ujar Mulyanto. 

Karena itu Mulyanto mendesak BPH Migas mempercepat implementasi sistem digitalisasi nozel SPBU yang akan dioperasikan Pertamina. Tujuannya agar pengawasan penyaluran BBM lebih ketat sehingga volume BBM bersubsidi yang dibayar oleh pemerintah akan didasarkan pada volume BBM yang keluar dari nozel SPBU, bukan pada titik transportasi atau depo BBM.  

Baca juga: Pertamina Proyeksikan Impor BBM Sebesar 113 Juta Barel Tahun Ini

Melalui sistem ini pembelian BBM pada malam hari juga akan terekam.

Terlebih lagi bila sistem ini sudah dapat mencatat nomor polisi kendaraan secara otomatis maka akan diketahui lebih cepat dan rinci terkait lokasi, kapan, kendaraan dengan nomor polisi berapa, serta berapa banyak volume BBM bersubsidi yang dijual kepada masyarakat.

Berita Terkait

DPTD PKS Jakarta Pusat Dilantik

Senin 01 Mar 2021, 03:10 WIB
undefined
News Update