JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pada era yang semakin modern ini, inovasi teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kehidupan manusia.
Cepatnya perkembangan teknologi ini, serta semakin banyak varian fitur‐fitur canggih yang ditawarkan pada masyarakat untuk membantu aktifitas manusia.
Kini aktifitas manusiapun semakin bergeser atau bermigrasi ke ruang‐ruang dalam jaringan berbasis online yang dulunya dilakukan secara offline.
Memperhatikan hal tersebut pemerintah Indonesia, tentunya timbul kebutuhan akan regulasi kemudian pemerintah membentuk Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Baca juga: Revisi UU ITE, FPAN: Usulan Presiden Harus Direspon Oleh DPR
Diharapkan UU ITE itu dapat menjadi instrumen kunci dalam pemanfaatan teknologi internet di Indonesia.
"Ternyata dalam praktiknya menimbulkan instrumen yang syarat dengan ketentuan pembatasan terhadap aktivitas di dunia maya dan kini menjadi kontroversi dan debatebel," kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra, Kamis (18/2/2021).
Bahkan, lanjutnya, sebahagian masyarakat menganggap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE menjadi overkrimisalisasi, bahkan lama kelamaan nilai sifat tercelanya tindak pidana ini akan tergerus.
Karena kelebihan beban hukum yang maknanya perbuatan kritik atau komentar didunia maya itu oleh masyarakat dianggap seperti hal biasa.
Baca juga: Soal Revisi UU ITE, Pengamat: Presiden Jokowi Dinilai Hanya Manis di Mulut
"Coba lihat pada fenomena kasus di dunia maya dalam salah satu postingan saja sudah ada ratusan komen yang sebenarnya bisa masuk kategori melanggar pasal 27 UU ITE, apa iya mau dipolisikan semua para pemberi komentar tersebut?," ucapnya.
