SERANG, POSKOTA.CO.ID - Ribuan pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, Pemkot Serang mendorong agar seluruh pegawai non ASN yang berjumlah sekitar 5.000 orang ini harus segera tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah bisa tercover semua," kata Walikota Serang Syafruddin, seusai mengikuti dialog bersama BPJS ketenagakerjaan, di Pemkot Serang, Selasa (16/2/2021).
Baca juga: MP-BPJS: Biar masyarakat terjamin, BLT Ketenagakerjaan Harus Diteruskan
Menurut Syafruddin, Pemkot Serang sendiri sudah melakukan kerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2011 tentang BPJS, yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Perwal no 55 tahun 2017.
Pemkot Serang menganjurkan kepada semua pegawai non ASN di Pemkot Serang harus masuk BPJS Ketenagakerjaan, karena banyak keuntungan ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita akan mendapatkan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian yang besarannya masing-masing bantuannya untuk kematian sebesar Rp84 juta, sedangkan untuk kecelakaan kerja sekitar Rp50 juta sekian. Iurannya juga tidak besar, hanya Rp16.200/orang," ungkapnya.
Baca juga: Menaker Ida: BPJS Ketenagakerjaan Mampu Penuhi Ekspektasi Publik
Hingga saat ini, lanjutnya, dari total 33 OPD yang ada, baru 11 OPD yang mendaftarkan pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan, sementara yang lainnya belum.
"Yang sudah itu Inspektorat, Disperidndakkop, Diskominfo, Disdukcapil, PUPR, Dishub, DLHK, Perpusatakaan, BPBD, Satpol-PP dan Kesbangpol," ucapnya.
Sementara itu, tambahnya, 6 kecamatan dan 67 kelurahan serta 22 OPD lainnya belum melakukan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan.
.png)
.jpg)
