JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat akan berkoordinasi dengan Polri dan TNI terkait pedagang Pasar Tomang Barat (Pasar Kopro) yang menolak untuk divaksin.
Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto mengaku akan meningkatkan kembali sosialisasi vaksin terutama di kalangan pedagang.
Terlebih sebentar lagi program vaksin akan mulai masuk ke sektor pelayanan publik termasuk ke pasar-pasar besar di Jakarta.
Baca juga: Waduh, Pedagang di Pasar Tomang Barat Menolak Divaksin: Orang Vaksinnya Belum Jelas
"Nanti saya coba untuk disosialisasikan kembali sehingga para pedagang serta para pelaku usaha di Pasar Kopro bisa mengikuti program vaksin yang sedang dilaksanakan," ucapnya kepada poskota.co.id ditemui saat sedang memantu genangan air di wilayah Green Garden, Selasa (16/2/2021).
Meskipun menurut Uus selama ini sosialisasi sudah cukup gencar dilakukan Presiden, Gubenur, dan pemerintahan tingkat kota. Termasuk juga Kementerian Kesehatan yang sudah turun untuk sosialisasikan vaksin.
"Apabila masih ada masyarakat yang membandel, ya kita berdoalah mudah-mudahan masyarakat diberi kesadaran karena bagaimanapun Covid-19 ini kasusnya masih tinggi," kata Walikota Uus.
Baca juga: Pengamat: Sikap Ribka Tjiptaning, Bisa Jadi Peneguhan Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksin Covid-19
Uus berharap rendahnya kesadaran masyarakat tidak menjadi penghalang dalam mengentaskan Pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, pihaknya akan menggandeng TNI dan Polri serta Camat dan Lurah untuk meningkatkan sosialisasi vaksin di kalangan pedagang.
Termasuk pihaknya akan menggandeng organisasi masyarakat (Ormas) agar membujuk pelaku usaha di Pasar Tradisional untuk bersedia divaksin.
Baca juga: Pedagang Pasar Tomang Raya Ragukan Keamanan Vaksin, Cek Dulu Kualitasnya
Terlebih, pasar merupakan salah satu sektor penting di dalam masyarakat sehingga penularan maupun penyebaran pandemi Covid-19 bisa diminimalisir.
"Jadi nanti kami akan gotong royong guna kelancaran vaksin," tandasnya.
Sebelumnya, sebagian besar pedagang Pasar Tomang Barat (Kopro), Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat menolak vaksin Covid-19 yang rencananya akan diadakan di pasar tersebut.
Mereka mengaku masih belum sepenuhnya yakin dengan vaksin yang akan diberikan oleh para pedagang di Pasar Tomang Barat itu.
Hal itu diungkapkan salah satu pedagang Afrizal. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Seluruh Pedagang Pasar Indonesia Sejakarta Barat itu mengaku akan menolak apabila ada pengadaan vaksin di Pasar Kopro.
Afrizal mengatakan bahwa sebagian besar pedagang Pasar Kopro memang sudah didata oleh pengelola pasar terkait vaksinasi.
Pendataan dilakukan beberapa hari lalu. Mereka juga sudah mengetahui akan diselenggarakan vaksin di pasar tersebut lantaran Pasar Tanah Abang sudah divaksin terlebih dahulu.
"Sudah tahu. Tapi kalau saya sih menolak. Saya rasa 80 persen pedagang disini juga masih ragu," ujar Afrizal ditemui di Pasar Kopro Senin (15/2/2021).
Keraguan itu kata Afrizal lantaran kualitas vaksin sinovac yang masih dipertanyakan. Terlebih di Tiongkok sendiri vaksin itu tidak dipergunakan lagi.
"Anggota DPR RI saja Ribka Tjiptaning menolak. Apalagi kami yang rakyat kecil begini. Kami kan belum tahu mutunya seperti apa," jelas Afrizal.
Afrizal meminta pemerintah memeriksa kembali kualitas dari vaksin tersebut kemudian baru menerapkannya ke masyarakat bawah.
Selain Afrizal, pedagang lain di Pasar Tomang, Firman juga menolak vaksin Covid-19 apabila dilakukan di pasar tersebut.
Firman mengaku kecewa dengan pengelola Pasar Tomang yang mendata pedagang secara tiba-tiba. Mereka didata beberapa hari lalu tanpa dijelaskan maksud dari pendataan tersebut.
"Bilangnya kemarin pendataan baru pedagang karena Kepala Pengelola Pasarnya baru. Tapi ketika kami lihat hari ini ada vaksinasi di Tanah Abang," jelas Firman.
Firman sendiri mengaku akan menolak vaksin Covid-19 apabila diterapkan di pasar tersebut. Sebab menurutnya kualitas vaksin itu juga masih dipertanyakan.
Sehingga ia akan menolak divaksin walaupun pihak pasar memaksakan. Hal itu menurutnya merupakan haknya sebagai warga negara.
"Lebih baik diperiksa ulang kualitasnya. Pihak tenaga kesehatan saja masih menolak massa ini diberi saja ke rakyat seperti kita," tandasnya. (Cr01/win).
