Masalahnya, apakah tersedia 271 Plt yang benar-benar mumpuni ? Untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu pede seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Plt pada 2022 dan 2023.
"Kalau tidak cukup stok Plt yang mumpuni, tentu 271 daerah tersebut akan semakin menderita. Plt seadanya dan tidak dapat mengambil kebijakan strategis akan membuat daerah itu makin tertinggal dari daerah lain yang dipimpin kepala daerah definitif," ungkapnya.
Baca juga: PAN Minta Revisi UU Pemilu Tidak Dilanjutkan
Semua itu, lanjutnya, tentu tidak kita inginkan terjadi. Karena itu, keputusan menolak revisi UU tentang Pemilu seyogyanya dikaji ulang.
"Pemerintah dan partai pendukung pemerintah haruslah mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan politik jangka pendek. Harapannya, semoga pemerintah dan partai pendukung terketuk hatinya untuk berpihak pada rakyat," tutupnya. (rizal/ys)
