SERANG, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) mengajak kepada seluruh pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik yang duduk di legislatif maupun tidak untuk bersama-sama bersinergi dalam pembangunan di Banten.
Hal tersebut dikatakan WH saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Banten, yang dilakukan secara virtual, Sabtu (14/2/2021).
Gubernur berharap segenap pengurus DPW PKS Banten serta anggota DPRD dari PKS baik di DPRD Provinsi, maupun Kabupaten/ Kota agar terus bermitra dengan eksekutif guna mendukung program peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
"Dalam kondisi pandemi seperti saat ini silaturahmi kita memang secara tidak langsung dibatasi, namun bukan berarti kita tidak mengapresiasi. Untuk itu saya mohon maaf tidak bisa menghadiri secara langsung di lokasi," ujarnya.
Baca juga: Baru Dilantik, Ketua DPW PKS Targetkan 18 Kursi di DPRD Banten
WH melanjutkan, saat ini Pemprov Banten sedang fokus melaksanakan tiga program strategis, pertama terkait kesenjangan antarwilayah.
"Kesenjangan ini dapat dikurangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat yang sedang Pempov lakukan," ungkapnya.
Yang kedua, lanjut mantan anggota DPR RI ini, peningkatan daya saing daerah baik yang dilakukan melalui investasi, industrialisasi maupun pembangunan SDM Banten yang handal dan profesional.
"Terakhir, transformasi budaya kerja birokrasi dalam mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas berkompetensi, serta melayani masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Tren Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia, PKS Sepakat Memperbaiki dan Ajak Saling Gandeng Tangan
Menurut WH, pandemi Covid-19 ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan masyarakat di Banten. Oleh karena itu, Pemprov mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui dukungan kelancaran Bantuan Sosial (Bansos) dan kelancaran usaha UMKM.
