JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menjadi bertanya-tanya dengan ucapan Presiden Jokowi soal kritik kepada pemerintah.
Yakni, ucapan saat acara saat berpidato di Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2). Jokowi bilang silakan kritk pemerintah.
JK lantas mempertanyakan bagaiamana caranya mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.
"Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah. "Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujar JK.
Baca juga: Presiden Jokowi: Banyak Rakyat Kadang Juga Tidak Mampu Beli Masker
Hal itu pada saat menjadi pembicara pada saat peluncuran program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" yang diselenggarakan Fraksi PKS, Jumat (12/2/2021).
JK lantas menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu," terang JK.
Pembicara lainnya dalam acara tersebut pakar Politik LIPI Siti Zuhro. Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
Baca juga: Jokowi Minta Pemerintahan Kota Percepat Vaksinasi, Perbanyak Program Padat Karya dan Berikan Bansos
JK menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan berharap kepada PKS sebagai oposisi.
“PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.=
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Politik LIPI Siti Zuhro bahwa demokraso Indonesia memerlukan perbaikan subtantif. Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
Baca juga: Anies Sebut Jakarta Telah Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Saat Menghadap Jokowi
Kedua, pembangunan demokrasi harus diarahkan untuk menghasilkan demokrasi substantif yang menyejahterakan seluruh rakyat. Ketiga, penegakan supremasi hukum (nomokrasi) merupakan harga tak tak boleh ditawar-tawar lagi.
Selain itu, tokoh-tokoh masyarakat lintas agama dan suku untuk sama-sama mengambil peran dalam menyamakan persepsi tentang bagaimana membangun bangsa dan negara yang adil dan beradab dalam masyarakat yang majemuk untuk persatuan Indonesia.
Siti Zuhro juga menekankan pentingnya partai politik dalam membangun demokrasi yang sehat. Hal ini karena hanya parpol yang berwenang untuk mengajukan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat berdasarkan undang-undang. (johara/win)
