JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
"Karena, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu," terang JK.
Itu disampaikan JK pada saat menjadi pembicara pada saat peluncuran program baru "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" yang diselenggarakan Fraksi PKS, Jumat (12/2/2021).
Baca juga: Ferdinand Hutahean Dipolisikan Putri Jusuf Kalla, Terkait Fitnah dan Kebencian
Pembicara lainnya dalam acara tersebut pakar Politik LIPI Siti Zuhro. Program ini diresmikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.
"Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah. "Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
JK menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan berharap kepada PKS sebagai oposisi.
Baca juga: Jusuf Kalla Menyebut Stok Kantong Darah PMI Turun 50% Selama Pandemi
“PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pakar Politik LIPI Siti Zuhro bahwa demokrasi Indonesia memerlukan perbaikan subtantif.
Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
.jpg)
