JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, meminta Kemendikbud untuk meningkatkan pengawasan aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah. Hal itu dikatakan setelah ditemukannya tautan situs pornografi pada buku pelajaran sosiologi jenjang SMA.
"Kemdikbud itu punya Sistem Informasi Perbukuan Indonesia yang harusnya mengawasi aktivitas penerbitan di lingkungan sekolah termasuk buku ajar," kata Huda kepada wartawan, Jumat (12/2/2021).
"Harusnya hal itu dimaksimalkan sehingga buku-buku ajar yang beredar di sekolah tidak lagi memuat hal-hal kontroversial seperti masuknya tautan pornografi pada buku pelajaran yang bisa memberikan dampak negatif kepada peserta didik," sambungnya.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp2 Triliun Untuk Buku Pelajaran
Politisi PKB ini menjelaskan, kasus adanya link porno pada buku Sosiologi SMA di Jawa Barat, bukanlah kasus pertama pemuatan hal terlarang ke buku ajar siswa di Tanah Air.
Sebelumnya pada tahun 2014, muncul pemberitaan tentang Buku Pendidikan Jasmani untuk kelas XI yang mengajarkan tentang cara dan gaya berpacaran.
Tema bab tersebut adalah “Memahami Dampak Seks Bebas”. Dijelaskan pula tentang gaya pacaran yang sehat yaitu sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial dan sehat seksual.
"Selain itu pernah juga muncul hal kontroversial di buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI SMA dimana ditemukan muatan yang membolehkan membunuh orang musyrik," katanya.
Baca juga: Kasus Soal Ujian 'Anies Diejek Mega', Kadisdik DKI Janji akan Lakukan Perbaikan Agar Tidak Terulang
Selain banyak muncul hal kontroversial di buku ajar, kata Huda, banyak hal berbau politis yang masuk ke soal-soal ujian di sekolah.
Kasus terbaru adalah munculnya nama Ganjar yang identik dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di dalam soal buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terbitan PT Tiga Serangkai tahun 2020.
.png)
.jpg)
