SUDAH hampir satu tahun Covid-19 mencengkeram semua lini di Indonesia. Kasus Covid-19 kian hari semakin melesat tak terkendali. Bahkan sudah puluhan nyawa warga terenggut. Berbagai upaya dan strategi dilakukan pemerintah baik preventif maupun represif melalui pènegakan hukum. Tapi lonjakan kasus belum juga bisa ditekan.
Pemerintah terus menggencarkan kampanye protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), sebagai upaya preventif pencegahan penularan virus corona. Selain juga menggenjot 3T (Tracing, Testing dan Treatment) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Badan kesehatan dunia WHO menyebut penyakit ini belum ada obatnya.
Selain disiplin protokol kesehatan, Indonesia dan negara lain berharap pada vaksin untuk menangkal serangan virus corona. Dan kini masyarakat kini sedikit lega karena vaksin Covid-19 sudah mulai diberikan meski masih di kalangan terbatas. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang menerima suntikan bersama sejumlah pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Baca juga: Kepatuhan Warga Kunci Utama
Sayangnya program vaksinasi ini masih diwarnai informsi hoaks yang menyebar di tengah masyarakat. Informasi yang tidak jelas sumbermya ini begitu cepat menyebar secara berantai. Info berantai itu antara lain, vaksin Covid-19 disebut memiliki efek samping sangat parah hingga bisa menimbulkan kematian.
Lalu, vaksin corona disebut mengandung nanopartikel lipid yang yang fungsinya seperti robot kecil yang dimasukkan ke tubuh manusia. Beredar juga isu seorang relawan kakinya melepuh setelah menerima suntikan.
Pemerintah melaui Satgas Penanganan Covid-19 dan Kemenkominfo sudah membantah isu tersebut. Istilah nano yang dimaksud hanyalah istilah skala ukuran tetesan lipid kecil yang membawa komponen vaksin.
Baca juga: Presiden Menjawab Keraguan Vaksin
Disinformasi ini masih terus terjadi. Padahal program vaksinasi harus segera berjalan. Pemerintah cepat menangkal hoaks dengan melakukan sosialisasi secara masif. Keraguan masyarakat harus segera dijawab. Disinformasi ini harus cepat diatasi supaya masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang tidak jelas sumbernya.**
