Menurutnya, walau sistem E-TLE diterapkan, anggota lalu lintas tetap berada di lapangan untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli.
Bila menemukan pelanggar yang dapat berpotensi kecelakaan lalu lintas dan tidak tercangkau kamera E-TLE tentunya anggota wajib menindak sesuai amanat Undang Undang untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.
"Untuk penilangan yang bersifat stasioner tidak dilakukan lagi kecuali ada kegiatan yang sangat darurat, seperti penghadangan pelaku curanmor, teroris dan lain-lain," tukasnya.
Baca juga: Kapolri Baru Hapus Tilang oleh Polisi, Inilah Cara Kerja Tilang Elektronik
Komitmen Kapolri tidak akan ada lagi tilang secara langsung, sambung Istiono konteks dimaksud adalah Kapolri menyadari di era digital dan mendorong agar dapat terlaksananya sistem penindakan secara elektronik.
"Disisi lain harus disadari, penegakan hukum merupakan bagian atau cara untuk membangun peradaban dan keselamatan. Dan pada hakekatnya dengan sistem elektronik akan ada digital record dan dapat dikembangkan dalam TAR atau traffic attitude record, catatan perilaku berlalu lintas maupun program de merit system yakni sistem yang bisa mencegah," katanya.
Sudah menjadi tekad pihaknya bahwa E-TLE menjadi kebijakan Korlantas Polri untuk diterapkan di seluruh Indonesia, mengingat pentingnya keselamatan dan upaya membangun road safety di Indonesia. Dan E-TLE memerlukan adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, baik dari pihak bank maupun pihak terkait lainnya.
Baca juga: Jangan Kaget, Mulai 1 November 2020 Tilang Elektronik Berlaku di Depok
Ditegaskan, budaya tertib berlalu lintas adalah gambaran budaya tertib sebuah bangsa. Apakah kita sudah tertib dan bijak. Untuk itu, maka Kapolri minta jajarannya, khususnya Polantas untuk mengedepankan penindakan pelanggaran melalui sistem E-TLE sebagai jalan menuju ketertiban berlalu lintas. Budaya ketertiban berlalu lintas sangat mencerminkan tingkat kepatuhan sebuah bangsa. (ilham/tri)
