JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kasus Covid-19 sudah tembus 1 juta orang. Ini menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.
"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI, Kamis, (28/01/2021).
PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.
Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19.
Baca juga: Ribuan Pelanggar PPKM Terjaring di Tangerang, Kebanyakan Tidak Pakai Masker
"Sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19," ucapnya.
Karena itu, paparnya, pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan.
"Walaupun disadari kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu," katanya.
Baca juga: Dua Minggu PPKM, Tangerang Kumpulkan Denda Pelanggaran Hampir Rp6 Juta
Masalahnya, bebernya, tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown. (rizal/tri)
