SERANG - Ketika seluruh pedagang daging di Provinsi Banten melakukan aksi mogok jualan, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) regional Banten melakukan Operasi Pasar (OP) daging dengan menetapkan harga Rp80.000/Kg.
Tindakan tersebut menuai kecaman, baik dari pimpinan dan anggota komisi II DPRD Provinsi Banten maupun dari kalangan Gabungan Pengusaha dan Pedagang Daging (Gapenda).
Ketua komisi II DPRD Banten Muhsinin misalnya yang menilai tindakan Bulog ini kurang tepat meskipun tujuannya bagus guna menstabilkan harga.
Baca juga: Keputusan Pemerintah Menetapkan HET Daging Dinilai Kurang Tepat
Muhsinin melihat OP ini dilakukan karena dampak dari kelangkaan daging di pasaran, sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk menstabilkan harga.
"Tujuannya bagus untuk menstabilkan harga kelangkaan daging ini. Tapi disisi lain, berbahaya karena akan ada guncangan emosional dari para pedagang daging," ujarnya seusai menerima audiensi Gabungan Pengusaha dan Pedagang Daging (Gapenda) Provinsi Banten, Rabu (27/1/2021).
Sebagai wakil rakyat ia berharap, dalam kondisi pandemi seperti ini, janganlah menaikkan harga terlebih dahulu, apalagi Presiden terus berkata upaya pemulihan ekonomi.
Baca juga: Harga Daging Sapi Melejit, Gapenda Mengadu ke DPRD Banten: Jangan Disamakan dengan Jakarta
"Kalau harga daging tetap tinggi, pemulihan ekonomi akan susah dilaksanakan," ucapnya
Hal serupa juga dikatakan wakilnya di komisi II DPRD Banten Yoyon Sunjana. Politisi Demokrat Dapil Pandeglang ini melihat, sebetulnya semua tindakan yang dilakukan lembaga pemerintah itu tidak salah, hanya saja tidak tepat sasaran.
"Ketika para pedagang lagi protes dengan standar eceran daging, tiba-tiba mereka melakukan operasi daging, dan ini tidak tepat sasaran saja, karena posisinya kondisi daging banyak, hanya saja harganya yang terlalu tinggi," jelasnya.
Baca juga: Usai Mogok Harga Daging Sapi Tetap Tinggi, Pedagang Pasar Koja Ngeluh Pembeli Sepi
