JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Angka satu juta untuk jumlah kasus positif virus corona atau Covid-19 sudah di depan mata. Pakar bidang kesehatan dan pengamat kebijakan kesehatan Indonesia, Dr Hermawan Saputra menilai, tidaklah mengejutkan apabila jumlah kasus positif Covid-19 menembus angka tersebut, Selasa (26/1/2021).
"Sebab itu bisa predictable sejak awal sudah dapat diprediksi bisa lewati angka satu juta. Bahkan, kami sudah memperkirakan pada Desember lalu sudah tembus satu juta," terang Hermawan yang juga pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta.
Hermawan menjelaskan yang paling prinsip sebenarnya ada dua yang mendorong peningkatan kasus positif Covid-19 pertama perilaku dan kedua kebijakan.
"Antara perilaku yang belum disiplin, kompak dan belum membatasi mobilitas, dan kebijakan yang belum membatasi mobilitas masyarakat karena tidak ketat dalam menerapkan kebijakan," kata Hermawan.
Baca juga: Satgas Akui Masyarakat Terkejut Angka Kumulatif Positif Covid-19 Sudah Dekati Satu Juta
Menurutnya, selama ada mobilitas maka keramaian akan muncul, kerumunan akan terjadi dan itu potensi terjadinya kenaikkan pasien Covid-19. "Ini kita belum masuk kepada puncak kasus kalau situasi begini terus maka kasus positif akan naik terus," ujar Hermawan.
Hermawan menilai tidak benar kalau orang akan terkejut atau kaget dengan terjadinya angka kumulatif kasus positif Covid-19 yang melewati satu juta.
"Kalau pengamat epidemiologis dan pengamat kesehatan tidak mengagetkan dengan adanya peningkatan kasus positif Covid-19 yang bisa tembus satu juta orang. Karena memang masyarakat banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dan sekarang ini bagaimana menerapkan kebijakan yang ketat, sehingga masyarakat mematuhi protokol kesehatan," pinta Hermawan.
Baca juga: Gawat, Pasien Covid-19 juga Bisa Kena Pneumonia, Kenali Gejalanya
Hermawan menyarankan pemerintah agar menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional, karena peningkatan kasus positif Covid-19 juga terjadi secara nasional.
"Pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan kebijakan pengetatan yang tidak persoalan, karena kasus kita sudah tinggi, dan ini perlu diseriusi agar tidak melewati puncak," tegasnya.
