Dalam konteks ini, memundurkan jadwal penyelesaian proyek pembangkit 35.000 MWe ini adalah suatu kemestian, agar tekanan surplus listrik ini dapat dikendurkan," imbuh politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.
Baca juga: Dapatkan Stimulus Listrik Covid-19 Lewat Aplikasi PLN Mobile
Selain itu, PKS mendesak Pemerintah untuk turun tangan membantu PLN melaksanakan renegosiasi terkait besaran prosentase TOP (take or pay) atas pembelian listrik swasta dari IPP (Independent Power Producer), untuk membantu meringankan beban PLN yang membayar listrik swasta yang tidak dibutuhkan.
"Sementara ke depan Pemerintah harus tetap menjaga target-target pembangkit energi baru terbarukan (EBT), yang sebesar 23% pada tahun 2025. Selain itu kontribusi pembangkit dari BBM, yang biaya pembangkitannya sangat mahal sudah selayaknya ditekan sampai 0% untuk digantikan dengan sumber gas yang lebih bersih dan cukup tersedia secara domestik," tegas Mulyanto. (rizal/tha)
