Presiden Menugaskan BKKBN untuk Menurunkan Angka Stunting 2,7 Persen Tiap Tahun

Senin 25 Jan 2021, 15:29 WIB
Menteri PMK bersama Ketua BKKBN Hasto Wardoyo. (ist)

Menteri PMK bersama Ketua BKKBN Hasto Wardoyo. (ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar angka stunting (kekerdilan pada anak) diturunkan setiap tahunnya sebanyak 1,6 persen.

"Selama ini, penurunan angka stunting di Indonesia masih berada pada angka 1,6 persen per tahunnya," terang Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/1/2021) usai rapat terbatas bersama Presiden.

Dalam keterangan tersebut, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Baca juga: Wapres: 6,5 juta Balita Indonesia Kekurangan Gizi, Berpotensi Stunting

Hasto menjelaskan, Presiden telah menunjuk BKKBN sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting.

Melalui penugasan tersebut, Presiden memiliki target bahwa setidaknya dalam tiap tahun angka stunting di Indonesia dapat diturunkan hingga 2,7 persen.

Hasto menambahkan hingga tahun 2024 mendatang, penurunan angka tersebut ditargetkan untuk turun hingga 14 persen dari angka yang sebesar 27,6 persen di tahun 2019 lalu.

“Bapak Presiden memberikan amanah kepada BKKBN dalam bentuk perintah agar menjadi Ketua Pelaksana untuk percepatan penurunan stunting. Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanah ini dengan niat dan tekad yang kuat,” ujar Hasto.

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting di 10 Provinsi Diturunkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, juga menjelaskan, penanganan stunting di Indonesia akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai landasan hukum pelaksanaan.

"Artinya bahwa penurunan angka stunting ini basisnya adalah dalam upaya untuk membangun keluarga sehingga pembangunan keluarga tidak hanya sebatas pembatasan atau penjarangan angka kelahiran, tetapi betul-betul pembangunan keluarga yang integral. Salah satunya adalah penurunan angka stunting," ucapnya.

Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya pengurangan angka stunting ini. Sebab, hal tersebut dapat memengaruhi kualitas angkatan kerja Indonesia di masa mendatang. (johara/tha)

 

Berita Terkait

News Update