JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi IX DPR tengah melakukan proses fit and proper tes kepada calon Dewan Pengawas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mengatakan, Komisi IX penting memastikan Dewas BPJS diisi oleh figur yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat agar pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan berjalan optimal.
"Komisi IX harus memastikan sosok yang terpilih adalah mereka yang berintegritas, inovatif dan pro rakyat. BPJS dibentuk sebagai amanah Undang-Undang No. 24 Th. 2011, guna memastikan kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan lapangan kerja bagi rakyat," katanya, Senin (25/1/2021).
Baca juga: Menaker Ida: BPJS Ketenagakerjaan Mampu Penuhi Ekspektasi Publik
Ia mengatakan, jangan sampai lembaga ini justru dianggap sebagai penambah beban. Juga pola komunikasi dan hubungan dengan direksi dan DPR perlu ditingkatkan.
"Mengingat dewas memberikan saran kepada direksi, melapor kepada Presiden, dan dipilih oleh komisi IX," katanya.
Menurut Netty, Komisi IX akan melakukan pendalaman kepada para calon terkait evaluasi pelaksanaan Dewas BPJS periode sebelumnya serta perkembangan situasi terkini, seperti, kenaikan premi saat pandemi, data keanggotaan BPJS, juga tentang potensi korupsi pengelolaan dana jaminan sosial.
"Sungguh ironis jika badan negara yang bertugas memberikan jaminan perlindungan pada rakyat justru didera isu korupsi. Oleh sebab itu, integritas dan rekam jejak yang baik harus menjadi syarat utama Dewas BPJS," kata Netty. (rizal/tha)
