POLISI bisa menjadi salah satu faktor dalam proses demokratisasi bangsa ini. Sekali lagi hanya salah satu bukan semuanya.
Salah satu tiang utama terlaksananya demokrasi adalah bersemainya kebebasan dan keadilan bagi seluruh elemen bangsa. Dan hal itu bisa dilakukan oleh Polri.
Kita berharap dua hal tsb bisa terlaksana apabila Kapolri baru, Komjen Listyo Sigit benar-benar menepati janjinya di depan DPR.
Salah satu janji calon Kapolri yang membinarkan harapan adalah janji untuk melepaskan Polri dari kekuasaan dan hanya akan melaksanakan tugas negara terlepas dari pengaruh dan perintah kekuasaan.
Ini sangat menggembirakan. Sebab selama ini kita memperoleh persepsi bahwa Polri bukan hanya tunduk melainkan menjadi pesuruh kekuasaan.
Ibaratnya disuruh masuk kecomberanpun akan dilakukan oleh Polri jika yang menyuruh adalah pemegang kekuasaan Akibatnya citra Polri menjadi kurang baik di mata publik terutama di sebagian ummat Islam.
Kalau Polri mampu membebaskan diri dari jerat kekuasaan dan politik maka Polri benar-benar akan mampu menjadi organ yang bergerak sesuai dengan ketentuan hukum.
Bukan hukum yang disesuaikan dan menyesuaikan diri dengan kehendak polisi akibat tekanan penguasa.
Publik memang hanya bisa melihat dan berdoa semoga janji tersebut terlaksana di lapangan. Sebab pastinya sukar sekali bagi Kapolri untuk melepaskan Polri dari
kekuasaan.
Jangankan melepaskan diri, mengambil jarak dari kekuasaan saja sudah sangat sulit. Soalnya Polri berada langsung dibawah Presiden.
Apakah Kapolri berani menolak perintah Presiden. Jawabannya tentu bergantung kepada Kapolrinya.
Jika berani dan punya sikap mandiri serta punya prinsip yang teguh, insyaAllah Polri akan benar-benar menjadi abdi negara, bukan abdi kekuasaan.
Dulu, beberapa pimpinan Polri dan TNI dari generasi revolusi telah memberikan contoh sikap kemandirian yang cemerlang.
Ambillah contoh sikap Jenderal Polisi Said Sukanto dan Jenderal Polisi Hoegeng. Mereka mampu memberikan teladan hidup sederhana di tengah maraknya korupsi.
Di kalangan TNI kita membaca kemandirian sikap Jenderal Sudirman yang menolak mengikuti jejak pimpinan pemerintahan untuk menyerah kepada Belanda dan memilih bergerilya.
Juga sikap Jenderal Nasution ketika menolak campur tangan Parlemen dalam masalah internal TNI.
Publik memang berharap datangnya era keadilan dan kebebasan. Calon Kapolri sudah berjanji juga bahwa tidak akan ada lagi nenek dihukum karena mengambil dua biji kakao, dan kakek dihukum karena mengambil ranting kayu di perkebunan. Semogalah janji-janji tersebut terlaksana, Aamiin YRA.
(Profesor DR Amir Santoso, Gurubesar FISIP UI; Rektor Universitas Jayabaya, Jakarta).
