JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Komisi III DPR RI mendukung Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (kanwilkumham) DKI Liberty Sitinjak. Tindakan tegas harus segera diambil menyusul banyaknya masalah dan kasus yang terus muncul di masa kepemimpinan Liberty Sitinjak.
Anggota Komisi III DPR RI, Supriyansyah mendukung dan meminta menteri Yasonna untuk bergerak cepat. Dimana Menteri Hukum dan HAM diminta harus bertindak lebih tegas lagi kepada jajarannya.
"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera mengganti kepala Kanwilkumham DKI," katanya, Jumat (22/1/2021).
Baca juga: Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mendesak Pencopotan Kepala Kanwilkumham DKI
Politisi partai Golkar ini menyebut, selama ini penindakan pelanggaran hanya sampai setingkat Kepala Lapas maupun Kepala Rutan yang menjabat. Seharusnya, pucuk pimpinan yang ada di tingkat daerah pun perlu dilakukan evaluasi juga.
"Karena hal itu juga demi membuat lapas menjadi lebih baik. Dan semoga di awal tahun 2021 ini sudah bisa dimulai inspeksi ke semua daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah juga meminta Menteri Yasonna segera mengambil sikap untuk mengganti kepala Kanwilkumham DKI. Hal itu untuk menyelamatkan citra Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya terus diterjang berbagai isu negatif.
"Ganti kakanwil DKI untuk membersihkan masalah narkoba yang kerap muncul di pemasyarakatan. Apa yang salah, kenapa napi terus terlibat narkoba," kata Trubus.
Baca juga: Kantor Kemenkumham Digeruduk Massa Penuntut Kanwilkumham DKI Dicopot
Trubus mengungkapkan, sejak pucuk pimpinan kepala kanwilkumham DKI di pegang Liberty Sitinjak, berbagai masalah terus muncul. Mulai dari masalah narkoba, bilik penjara yang disulap menjadi "apotek" atau tempat jual beli shabu, hingga pengendali narkoba, terus muncul.
"Bahkan sebelumnya ada pemasangan AC di kamar napi hingga pemerasan napi terjadi dalam kurun waktu setahun," ujarnya.
Selain itu kasus yang juga menjadi sorotan di masa kepemimpinan Sitinjak ialah terkait napi rutan Salemba, Ami Utomo yang membuat gempar dengan menyewa kamar rumah sakit untuk disulap menajdi pabrik ekstasi.
"Dugaan kami, aksi itu juga sudah sepengetahuan dari kawanwilkumham DKI. Karena napi yang sakit itu harusnya dirawat di RS Pengayoman," ungkapnya.
Baca juga: Penanganan Covid-19 di Lapas Jadi Prioritas Kanwilkumham DKI
Bahkan, gelombang pencopotan Kanwilkumham DKI, Liberty Sitinjak, juga disuarakan oleh gerakan Pemuda dan Mahasiswa (gempa) yang menggeruduk Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/1/2021) kemarin.
Mereka menuntut Menteri Yasonna Laoly untuk segera mencopot Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Liberty Sitinjak.
Kordinator Aksi, Albar mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya karena menilai lapas dan rutan yang ada di ibukota semakin bobrok. Dan Liberty Sitinjak yang merupakan pimpinannya wajib di copot.
"Karena itu kami minta menteri hukum dan HAM untuk segera mencopot kakabwilkumham DKI," katanya, Rabu (20/1).
Albar menambahkan, sejak dipimpin oleh Sitinjak sejak Februari 2020 lalu, berbagai masalah terus saja muncul. Hal itu tentu mencoreng wajah kementerian Hukum dan HAM atas berbagai persoalan yang ada.
"Apabila ini tidak dikabulkan berarti bener dugaan orang-orang banyak bahwa ada hubungan Menteri dengan Liberty Sitinjak sebagai kakanwilkumham DKI," ujarnya. (Ifand/tha)
.jpg)
.jpg)
