JAKARTA – Kalangan Komisi IX DPR mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatasi berita simpang siur hoaks tentang denda vaksinasi bagi masyarakat yang menolak divaksin Covid-19.
Pasalnya selama ini banyak tersebar berita-berita yang tidak benar terkait denda bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham, di DPR, Selasa (12/1/2021).
Baca juga: Prioritas Tenaga Kesehatan, Menkes: Vaksinasi Tahap Awal Dimulai 13 Januari 2021
“Saya menekankan pada Bapak Menteri (Menteri Kesehatan), jangan simpang siur adanya berita hoaks tentang sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang menolak vaksin tersebut," tutur Aliyah.
Pada kesempatan itu sedang ada Rapat Kerja dan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Bio Farma.
Aliyah mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada pendistribusian vaksin, tetapi juga edukasi terhadap masyarakat tentang dampak yang akan diterima masyarakat jika menolak vaksinasi.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Perdana Jokowi Dilakukan Secara Live Streaming 13 Januari
"Inilah bentuk edukasi dan bagaimana ke masyarakat sehingga masyarakat paham dan tidak menjadi momok vaksin tersebut dan tidak menjadi bumerang juga buat pemerintah. Karena kita kan memang targetnya masyarakat sehat,” pesan politisi Partai Demokrat itu.
Seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya, vaksinasi Covid-19 dari Sinovac akan mulai diberikan di Indonesia dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima perdana pada 13 Januari 2020 esok.
Baca juga: Menag: Kepada Umat Beragama Jangan Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
Vaksin Sinovac sendiri sudah mengantongi ijin Emergency Use Autorization (EUA) dari BPOM dan juga sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (*/win)
