JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pembatasan Pergerakan Masyarakat Sangat Ketat sepanjang 11-25 Januari 2021 untuk wilayah Jawa-Bali, bisa membuat para pengusaha dan investor klenger alias lemas tak berdaya.
Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Wakomtap Kadin), Siswaryudi Heru menyebut, kebijakan tersebut berdampak buruk pada proses pemulihan perekonomian nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah sendiri.
"Waduh, ya klenger dong. Ini akan memperparah rencana Pemulihan Perekonomian Nasional kita. Sejumlah investor dari luar negeri batal datang ke Indonesia. Padahal, para investor yang kebanyakan dari luar itu sudah antri sejak Desember 2020 agar bisa masuk ke Indonesia," tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Jumat (08/01/2020).
Siswaryudi Heru yang adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) ini menyatakan, pembatasan tersebut bisa membuat para investor yang tadinya hendak memulai kembali datang ke Indonesia, batal datang.
"Ya, kabur semua. Batal datang," ujarnya.
Pembatasan Pergerakan Diperketat pada sepanjang 11-25 Januari 2021 untuk wilayah Jawa-Bali ini, lanjutnya, akan membuat pengusaha luar dan investor asing menjadi takut ke Indonesia.
"Nanti kalau mereka ke sini, kan ada peraturan dan prokes dari negara masing-masing, datang ke sini dicek. Dan dilarang. Buktinya, sejumlah investasi di Bali, yang investornya Jepang, enggak jadi datang. Padahal, dari bulan Desember 2020 sudah mau datang. Tapi, sejak adanya kebijakan bahwa asing enggak boleh masuk ke Indonesia, ya batal semua," ungkapnya.
Baca juga: Presiden Terapkan PPKM Mulai 11-25 Januari untuk Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Siswaryudi Heru yang juga Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia ini serba dilematis.
Satu sisi Pemerintah harus melindungi masyarakat, demi kemanusiaan. Di sisi lain, upaya pemulihan perekonomian nasional terancam gagal.