DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut Depok sebagai salah satu kota/ kabupaten di Jabar yang berstatus siaga satu Covid-19. Pasalnya, Depok ditetapkan sebagai zona merah atau wilayah berisiko tinggi penularan virus corona selama empat pekan berturut-turut.
Selain Depok, Ridwan Kamil menyebut ada Karawang yang juga berstatus siaga satu Covid-19 di Jabar. "Siaga satu Depok dan Karawang karena sudah empat minggu zona merah terus dalam catatan kami,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil, dalam konferensi pers yang disiarkan streaming dari Gedung Sate, Bandung, Selasa (5/1/2021).
Pernyataan Kang Emil itu langsung ditanggapi Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana. Ia justru mempertanyakan parameter yang digunakan mantan Wali Kota Bandung tersebut hingga muncul keterangan bahwa Depok siaga satu Covid-19.
"Selama sebulan zona merah belum ada paramater yang diberikan untuk istilah siaga satu dalam masa pandemi Covid-19," katanya, saat dikonfirmasi, Rabu (6/1/2021) siang.
Baca juga: Depok Siaga 1 Zona Merah Covid-19, Kapolsek Sawangan Lakukan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus
Dadang menegaskan, Pemkot Depok masih terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Untuk saat ini antisipasi kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid adalah upaya pencegahan dan penanganan, sesuai yang direncanakan," imbuhnya.
Lebih lanjut Kepala Dinas Perhubungan (Kadis Hub) Kota Depok ini mengungkapkan lebih baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar fokus dan pro aktif membantu Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penanganan Covid-19 ketimbang mengeluarkan pernyataan yang meresahkan.
"Bantuan yang dapat dilakukan oleh provinsi misal integrasi kebijakan antar daerah, fasilitasi penyelesaian gap data antara daerah dengan pusat atau membantu penambahan ruang isolasi dan ICU," pungkasnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Divaksin 13 Januari 2021, Selanjutnya Baru Menteri dan Kepala Daerah
Sementara itu, terkait vaksinasi Covid-19 dari pemerintah pusat, Dadang mengaku belum mendapat informasi terkini. Pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam implementasi.
