Oknum Penegak Hukum Terjerumus Korupsi Idealnya Ditangani KPK

Kamis, 20 Agustus 2020 11:37 WIB

Share

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum idealnya ditangani oleh lembaga antikorupsi.

Ia menilai, KPK yang menangani dapat menghindari terjadinya konflik kepentingan. "Menurut saya, idealnya dugaan tipikor oleh aparat penegak hukum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu akan lebih 'fair' untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik," kata Nawawi saat dikonfirmasi wartawan di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2020).

Diketahui, belakangan ini, terdapat sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

Hal ini sebagaimana tugas dan fungsi KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK yang menyatakan lembaga antikorupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

“Dan juga kewenangan yang sebenarnya brsifat spesialis ini secara jelas disebutkan dalam undang-undang KPK, yaitu dalam pasal 11 yang menyebukan, pada pokoknya, KPK berwenang menangani perkara korupsi yang dilakukan 'aparat penegak hukum'. Di berbagai negara lain, pada umumnya kehadiran lembaga" anti korupsi dilatarbelakangi oleh ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum di negara tersebut dalam menangani perkara korupsi,” paparya.

Saat ini sejumlah Oknum penegak hukum dari Kepolisian maupun Jaksa telah terlibat dalam perkara korupsi. Seperti diketahui Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi berupa pemerasan yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Kajari Inhu) Hayin Suhikto dan 2 pejabat Kejari Inhu lainnya. 

Selain itu, Kejaksaan Agung juga sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Joko Tjandra yang menjerat mantan Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari. 

Tak hanya Kejaksaan Agung, dalam rentetan skandal Joko Tjandra, Bareskrim juga sedang mengusut keterlibatan pejabat di internal Korps Bhayangkara. Bareskrim telah menetapkan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka penerima suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri. (adji/tri)

Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler