Download E-Paper

Tekan Kecurangan, BPJS Kesehatan Manfaatkan Teknologi Informasi

Rabu, 01 Juli 2020 - 04:30
Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH salah satu narasumber Webinar

JAKARTA-Untuk menekan terjadinya kecurangan (Fraud), BPJS Kesehatan terus meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi (TI) atau Sistem Digital dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini telah dijalankan sejak 2017 melalui Mobile JKN yang terus diperbarui hingga  2020.

“Seiring perkembangan pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan, diharapkan pelayanan peserta BPJS Kesehatan maupun mitra kerja dapat semakin meningkat,” kata Direktur TI BPJS Kesehatan, Wahyuddin Bagenda dalam Webinar bertajuk Teknologi Informasi untuk Pencegahan Fraud dan Pelayanan Peserta.

Menurut Wahyudin, dengan pemanfaatan teknologi maka  Fraud dalam ekosistem JKN dapat dicegah sedini dan sekecil mungkin. Sehingga biaya pelayanan kesehatan JKN dapat semaksimal mungkin digunakan untuk kepentingan peserta dan dapat menjaga kesinambungan Program JKN dan sustainibilitas BPJS Kesehatan.

Pada 2018 BPJS Kesehatan telah meningkatkan sistem big data dan security. Lalu masuk ke implementasi close payment. Sedangkan 2019 kami sudah masuk ke layanan klaim digital. Selanjutnya pada 2020, BPJS Kesehatan mulai mengembangkan sistem smart collaboration dan artificial inteligence untuk mengimplementasikan klaim digital di level fasilitas kesehatan tingkat rujukan.

Adapun teknologi yang dimanfaatkan untuk mencegah kecurangan antara lain, implementasi BioMetric untuk eligibilitas peserta, data anaytics untuk verifikasi klaim dan audit klaim dan machine learning untuk verifikasi klaim. Selain itu, pemanfaatan Mobile JKN juga dipisah antara peserta, fasilitas kesehatan dan perusahaan. Ditambah pemanfaatan Sistem Layanan Terintegrasi, aksi curang bisa makin diminimalisir.

"Peserta yang datang ke faskes akan dicek kesahihan datanya melalui finger print atau sidik jari yang terintegrasi dengan sistem teknologi milik BPJS Kesehatan. Hasil pemanfaatan layanan ini klaimnya akan dikirim ke BPJS dan kami akan melakukan data analityc untuk verifikasi. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan mengembangkan audit klaim serta mesin pemberi skor yang akan menilai kualitas klaim tersebut. Dari dua sistem ini, manajemen dapat langsung melacak seandainya terdapat kecurangan atau penyelewengan di lapangan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Lia G. Partakusuma menjelaskan, terdapat lima pihak yang diduga bisa melakukan kecurangan dalam pelaksanaan program JKN-KIS.

Pertama adalah dari peserta program JKN itu sendiri. Kedua, BPJS Kesehatan selaku pelaksana kebijakan dalam lingkungan organisasi BPJS. Lalu, ketiga berpotensi berbuat curang adalah fasilitas kesehatan.

"Persi tak menutup mata bahwa memang terdapat fasilitas kesehatan yang kerap melakukan tindak curang. Salah satu modus yang kerap ditemui adalah pengobatan berulang bagi pasien sehingga klaim biaya pelayanan yang diajukan bisa menjadi lebih besar," ungkapnya.

Keempat, pihak yang bisa melakukan Fraud adalah penyedia obat-obatan dan alat kesehatan, yakni mitra kerja rumah sakit dan klinik dalam penyediaan barang-barang tersebut. Salah satunya, dengan adanya kontrak agar pihak rumah sakit menggunakan obat tertentu yang diresepkan kepada pasien.

Kelima yakni pemangku kepentingan atau pihak lain yang turut terlibat dalam pelayanan kesehatan. Pihak tersebut, perlu terlibat dalam upaya penghapusan dan pencegahan tindak Fraud agar program JKN dapat berjalan dengan baik.

"Penerapan Teknologi informasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah Fraud. Banyak operational cost yang bisa dikurangi. Seperti kepesertaan bisa dilihat dari data kependudukan, bisa jadi acuan. Jadi tidak mungkin ada Fraud," ujarnya. (*/fs)

 

Latest Comments

  • {{comment.name}} {{comment.created_at}}

    {{ comment.comment }}

Belum ada komentar.

Rekomendasi



-->